SAMPIT – Cerita soal Kepala Desa Lampuyang yang disebut warga “goib” alias jarang nongol di kantor akhirnya sampai juga ke telinga wakil rakyat. Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pun tak tinggal diam dan berjanji bakal menelusuri kebenaran kabar tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Wahito Fajriannoor, mengatakan pihaknya akan mengumpulkan informasi lebih dulu sebelum mengambil langkah lebih jauh.
“Nanti sambil saya cari tahu dulu informasinya dari warga. Namun semoga keluhan atau laporan dari masyarakat ini bisa ditindaklanjuti oleh DPMD, agar masyarakat merasa pemerintah tidak tutup mata terhadap laporan mereka,” ujar Wahito, Kamis 13 November 2025.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik dan transparan. Menurutnya, peran pemerintah desa sangat penting dalam melayani masyarakat, sehingga kepala desa harus memberikan contoh kedisiplinan.
Selain itu, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III ini juga menyinggung soal pembangunan desa yang sempat menjadi sorotan. Ia menilai transparansi dengan masyarakat perlu dijaga agar tidak timbul kesalahpahaman.
“Masalah pembangunan juga sebaiknya dikomunikasikan dengan masyarakat secara terbuka,” pungkas Politisi Demokrat ini.
Diberitakan sebelumnnya, warga Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit menilai pembangunan desa tidak merata dan cenderung terpusat di titik-titik tertentu, sementara kinerja kepala desa disebut tidak maksimal karena jarang berada di kantor.
“Kalau mau melihat perbandingannya lihat di Lampuyang Kecil dan Seranggas dalam jangan di kampung Bugis. Di situ bagus,” kata warga berinisial Al, Selasa 11 November 2025.
Menurutnya masalah tersebut diperparah dengan kinerja Kades yang dikatakan sering bolos saat bekerja. Dirinya juga mengaku sulit menemui atau melihat kades di kantor saat jam kerja.
“Kadesnya goib. Di sini sulit mencari dia di kantor. Kecuali penting baru bisa ketemu. Kalau tidak ya lewat telepon dilayani,” ucap pria itu.
Sementara itu, Kepala Desa Lampuyang, Muksin, saat dikonfirmasi menanggapi santai keluhan tersebut. la menilai kinerja kepala desa tidak selalu diukur dari kehadiran di kantor.
“Kinerja kepala desa bukan cuma dikantor saja,” ujarnya singkat. (Nardi)
