PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mematangkan peluncuran Program Kartu Huma Betang yang dijadwalkan bergulir pada tahun 2026.
Dalam tahap awal, pemerintah menyiapkan sekitar 170 ribu kepala keluarga (KK) sebagai penerima manfaat program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 tersebut.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menjelaskan bahwa sasaran penerima Kartu Huma Betang ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Ia menyebut kategori desil 1 dan desil 2 sebagai ukuran umum penerima bantuan dalam standar pemerintah. Namun, Pemprov Kalteng juga menyesuaikan dengan kondisi riil masyarakat, termasuk pekerja berpenghasilan rendah.
“Tapi kami memiliki standar yang berbeda seperti tenaga kontrak (tekon), itukan penghasilannya 2,6 juta per bulan, dan kami pastikan yang di bawah UMP mendapat bantuan dari kami,” tegasnya di Istana Isen Mulang, Jumat, 21 November 2025.
Ia menambahkan, pekerja dengan gaji tidak tetap, pemulung, pengemudi ojek online, buruh, petani, serta nelayan juga menjadi kelompok yang diprioritaskan menerima kartu tersebut.
Kelompok-kelompok itu dinilai mewakili masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan sosial yang lebih kuat dari pemerintah daerah.
“Penerima gaji tidak tetap itu salah satu kategorinya, pemulung, ojol, buruh, petani, nelayan, itu kira-kira yang mendapat Kartu Huma Betang ini,” jelasnya.
Gubernur menegaskan kembali bahwa jumlah penerima yang disiapkan mencapai sekitar 170 ribu KK, sehingga program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara luas dan membantu mendorong pemerataan kesejahteraan.
Sebelumnya, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa Program Huma Betang merupakan salah satu program prioritas utama Pemprov Kalteng.
Ia menyebut program ini sebagai instrumen untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga bantuan sosial.
“Kami tidak ingin ada anak-anak Kalteng yang tidak bisa sekolah, kuliah, berobat, atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan,” ujar Leonard di Aula Jayang Tingang, Kamis, 6 November 2025.
Leonard menjelaskan bahwa seluruh layanan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial akan digabungkan dan diintegrasikan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera.
Integrasi ini bertujuan menciptakan satu pintu layanan agar bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih efektif.
Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2025, Pemprov sudah memulai sejumlah langkah awal melalui program-program strategis seperti Sekolah Gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, Cek Kesehatan Gratis, Pasar Murah, dan berbagai bantuan untuk petani dan nelayan.
Program-program tersebut akan menjadi fondasi menuju implementasi penuh Kartu Huma Betang pada 2026.
(Sya'ban)
11 Mei 2026
12:15
