PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meskipun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang baru di sahkan hanya Rp5,4 triliun.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng, Herson B. Aden, mengungkapkan bahwa APBD Kalteng untuk tahun 2026 diperkirakan turun sebesar 46 persen, dari sekitar Rp10,2 triliun menjadi hanya Rp5,4 triliun.
“Meski dengan keterbatasan tersebut, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” ujar Herson dalam sambutannya saat pertemuan dengan awak media di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalteng, Jumat, 21 November 2025.
Ia menegaskan bahwa seluruh OPD terus diminta melakukan pencermatan agar program tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Biasanya daerah lain hanya memikirkan bagaimana perangkat daerah bisa bekerja. Tapi Bapak Gubernur memikirkan bagaimana masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tuturnya.
Herson melanjutkan, pertemuan tersebut merupakan bentuk nyata keterbukaan pemerintah terhadap publik. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah hak masyarakat dan selalu menjadi pesan utama Gubernur kepada seluruh jajaran.
“Tidak ada yang kita sembunyikan. Berbagai kegiatan positif Pemprov Kalteng demi membangun dan memberdayakan masyarakat selalu ditekankan oleh Bapak Gubernur,” tegasnya.
Herson juga menyampaikan harapan Gubernur agar media dapat memberikan masukan konstruktif. Ia menilai jurnalis memiliki banyak informasi, data, serta berbagai temuan dari lapangan.
“Kami berharap bukan hanya pertanyaan yang disampaikan, tetapi jika ada usulan solusi tentu akan jauh lebih baik. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama menyepakati langkah terbaik untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
