KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) resmi memulai Konsultasi Publik Strategi Jangka Benah (SJB) Sawit sebagai upaya sistematis memulihkan kawasan hutan yang terdampak ekspansi kebun sawit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kapuas dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Asisten II Setda Kapuas, Kusmiatie, mewakili Bupati Kapuas, Rabu 10 Desember 2025, menegaskan bahwa SJB merupakan konsep yang dirancang untuk mengembalikan struktur dan fungsi ekosistem hutan yang rusak akibat praktik perkebunan sawit monokultur di dalam kawasan hutan. Langkah ini didasari regulasi PP Nomor 23 Tahun 2021 dan PP Nomor 24 Tahun 2021 yang menjadi landasan penataan kawasan.
Kemudian dijelaskannya, bahwa Jangka Benah adalah periode transisi yang dibutuhkan untuk memulihkan hutan secara bertahap. Sistem ini juga menjadi bagian dari tiga pilar penyelesaian persoalan tenurial kebun sawit dalam kawasan hutan, termasuk pembinaan bagi kebun di bawah lima hektare dan sanksi administratif bagi yang melebihi batas tersebut.
Pemkab Kapuas, lanjutnya, menekankan juga bahwa SJB bukan hanya langkah teknis, tetapi pendekatan komprehensif yang menggabungkan penguatan kelembagaan, tindakan silvikultur terjadwal, hingga dukungan kebijakan untuk memastikan keberhasilan pemulihan hutan. Ia menegaskan bahwa langkah ini harus menyentuh aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
Selain manfaat lingkungan, Pemkab Kapuas, ungkap Kusmiatie, juga menyoroti bahwa SJB diharapkan menjadi solusi bagi petani sawit skala kecil agar tetap memiliki kepastian usaha sekaligus berkontribusi dalam percepatan program perhutanan sosial. Pendekatan ini dinilai mampu mengatasi persoalan penguasaan lahan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas LHK Kapuas, dr. Tonun Irawaty Panjaitan, dalam sambutannya turut menjelaskan bahwa Jangka Benah adalah metode sosio-teknis yang menyatukan pembenahan ekosistem dengan keberlanjutan ekonomi. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar penegakan administrasi, tetapi penataan ulang tata kelola sawit agar lebih sesuai prinsip konservasi.
Ia menambahkan bahwa penerapan tindakan silvikultur, penataan legalitas lahan, serta penguatan kelembagaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan strategi ini. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi kerusakan baru dan mengembalikan fungsi kawasan hutan yang telah terdegradasi.
Kegiatan ini dihadiri perangkat daerah, UPT kehutanan, KPH di berbagai wilayah Kapuas, mitra pembangunan, kelompok perhutanan sosial, dan para pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Pemerintah berharap forum ini menjadi langkah awal memperkuat komitmen bersama dalam memulihkan hutan Kapuas secara menyeluruh. (ds)
