PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berkomitmen memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Gubernur Kalteng berencana meningkatkan kuota penerima beasiswa kuliah gratis dari 10.000 mahasiswa pada tahun ini menjadi 15.000 mahasiswa pada tahun 2026 mendatang.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan bahwa kebijakan ini telah diperhitungkan secara matang, termasuk dengan mempertimbangkan rasio lulusan SMA sederajat setiap tahunnya di Kalteng.
“Dari 10 ribu jadi 15 ribu itu kata Pak Gubernur kan dibeberapa media, Pak Gubernur statemen. Jadi tentu bantuan itu semua terukur, beliau juga pasti lihat jumlah lulusan satu tahun itu berapa anak-anai di Kalteng, baru nanti beliau hitung rasionya penerimanya,” ujar Reza saat diwawancarai usai pembukaan Festival Olahraga dan Seni se-Kalteng di SMAN 3 Palangka Raya, Senin, 15 Desember 2025.
Meski kuota ditingkatkan, Disdik Kalteng tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran. Reza mengungkapkan, saat ini dari kuota 10.000 yang tersedia, baru terisi sebanyak 3.060 mahasiswa.
Hal ini dilakukan guna memastikan ketepatan sasaran dan menghindari temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Evaluasi mendalam dilakukan berkaca pada program bantuan sosial pendidikan sebelumnya.
“Itu waktu (beasiswa) TABE 2024. Makanya kita evaluasi semua program kuliah gratis. namanya program pemerintah ini bisa dievaluasi yang penting kita tidak henti hentinya mendengarkan saran masukan dari masyarakat,” jelasnya.
Reza.
Berdasarkan temuan BPKP, terdapat sekitar 100-200 penerima yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meski secara faktual kondisi ekonomi mereka memprihatinkan.
“Tapi ini sungguh ironi sebenarnya karena beberapa penerima beasiswa itu kita memang benar benar frofilingnya, ada foto atap, lantai, dinding rumahnya ada. Walaupun dia tidak terdaftar di DTKS itu saya sudah minta arahan sama Pak Gubernur kalau bisa tetap harus dibantu karena memang tidak mampu,” ungkap Reza.
Ia menambahkan bahwa verifikasi di lapangan telah dilakukan dengan meminta bukti visual kondisi rumah mahasiswa. Namun, ketidaksinkronan data tetap terjadi.
“Di beasiswa TABE ada daftar penerima di daftar penerima ini di cek sama BPKP apakah dia masuk data DTKS ternyata banyak yang enggak masuk ada 100-200 orang. Padahal kita waktu seleksi itu sudah semua kita minta atap lantai dinding nya testimoni ada semua lengkap. Berarti ada masalah bahwa mahasiswa di klateng ada yang tidak mampu tapi tidak masuk dalam DTKS ,” bebernya.
Menyikapi hal tersebut, Reza telah melaporkan kondisi riil di lapangan kepada Gubernur. Menurutnya, persoalan ini memerlukan kolaborasi lintas sektor agar anak-anak di pedalaman tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi meski terkendala administrasi kependudukan.
“Setelah saya lapor ke Pak Gubernur kondisi anak-anak seperti ini. Ini peran pemerintah, Disdik tidak bisa kerja sendiri kita harus kolaborasi semua, mulai bupati, wali kota, semua harus mendukung ini,” tegasnya.
Reza memastikan bahwa Gubernur Kalteng tidak ingin hanya mengandalkan data administratif semata jika fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
“Ya benar tapi kalau memang yang bersangkutan terbukti tidak mampu kenapa harus kita tidak bantu, haru kita bantu. Tidak masuk dalam data tapi pada prinsipnya kita suport terus,” pungkasnya.
(Syauqi)
