PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memaparkan berbagai potensi strategis daerah mulai dari sektor UMKM, perindustrian, hingga pariwisata saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 15 Desember 2025.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo.
Dalam sambutannya, Wagub Edy Pratowo menjelaskan bahwa Kalteng memiliki kekayaan sumber daya alam dan produk unggulan berbasis kearifan lokal. Di sektor UMKM, Kalteng mengandalkan kerajinan getah nyatu, anyaman rotan, dan kain benang bintik, serta produk pangan seperti abon haruan dan madu hutan.
“Kalimantan Tengah juga memiliki destinasi wisata unggulan kelas dunia seperti Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau, serta kekayaan budaya Rumah Betang yang terus kami dorong pengembangannya,” ujar Edy.
Namun, Edy juga mengungkapkan tantangan pembangunan di provinsi terluas di Indonesia ini. Ia menyebutkan APBD Kalteng tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2025 karena efisiensi anggaran.
“Ini bukan bentuk keluhan, melainkan gambaran kondisi riil yang dihadapi daerah. Dalam kondisi apa pun, kami tetap berkomitmen mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Kalteng berharap Komisi VII DPR RI dapat memberikan dukungan agar seluruh potensi daerah di “Bumi Tambun Bungai” dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi dan permasalahan daerah di sektor perindustrian, UMKM, dan pariwisata. Ia menilai potensi wisata Kalteng sangat besar namun memerlukan penguatan promosi dan regulasi.
“Kami berharap pembangunan pariwisata Kalteng ke depan lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Hal ini hanya dapat terwujud melalui koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” tutur Evita.
Pertemuan tersebut ditutup dengan diskusi mengenai isu strategis terkait regulasi perizinan dan penguatan komunikasi publik melalui media nasional untuk mengangkat potensi daerah ke kancah global.
(Syauqi)
11 Mei 2026
12:15
