PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menetapkan skala prioritas pembangunan tahun anggaran 2026 menyusul penurunan nilai APBD sebesar Rp2,9 triliun. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur vital tetap menjadi fokus utama di tengah keterbatasan fiskal.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas layanan dasar. Meskipun kapasitas keuangan daerah menyusut menjadi Rp5,4 triliun, proyek strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dipastikan tetap berjalan.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, Pemprov Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran,” tegas Leo usai menghadiri agenda di Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin, 12 Januari 2026.
Untuk menopang pendanaan, Pemprov Kalteng kini melirik optimalisasi sumber pendapatan internal. Selain melakukan efisiensi belanja, pemerintah daerah akan memperkuat sektor pendapatan mandiri.
“Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” pungkasnya.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga roda pembangunan tetap stabil meski Kalteng menghadapi kontraksi anggaran yang cukup tajam pada tahun ini.
Berdasarkan data Diskominfosantik Kalteng, APBD tahun 2025 yang sebelumnya mencapai Rp8,3 triliun kini turun menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada 2026. Penurunan signifikan tersebut memaksa pemerintah daerah untuk memperketat ruang gerak fiskal melalui kebijakan prioritas.
(Syauqi)
