PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah Gratis yang telah berjalan sepanjang 2025, guna memastikan layanan pendidikan tetap berkualitas dan berpihak kepada peserta didik, terutama dari keluarga kurang mampu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti rapat koordinasi evaluasi Sekolah Gratis, penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, BLUD, serta sejumlah agenda strategis lainnya yang digelar secara daring, belum lama ini.
Dalam paparannya, Reza mengungkapkan bahwa penerapan Sekolah Gratis di lapangan dilakukan dengan berbagai pola. Sejumlah sekolah telah sepenuhnya menghapus pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dan mengandalkan pendanaan dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Di sisi lain, masih terdapat sekolah yang memberlakukan BPP dengan mekanisme subsidi silang. Peserta didik dari keluarga mampu tetap dikenakan pungutan, sementara siswa dari keluarga tidak mampu dibebaskan. Menurut Reza, skema tersebut merupakan kebijakan yang realistis dan tetap mengedepankan asas keadilan.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan. Jangan sampai apa pun yang kita lakukan justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya.
Reza juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan signifikan, sehingga berdampak langsung pada alokasi anggaran pendidikan. Ia menjelaskan, APBD Kalteng yang sebelumnya berada di kisaran Rp10,2 triliun kini turun menjadi sekitar Rp5,3 triliun.
“Dampaknya sangat terasa di Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya kami mengelola sekitar Rp2,3 triliun dari mandatory 20 persen, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Artinya ada penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, Reza menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan, tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah saat ini telah mencapai 97,3 persen dan capaian tersebut harus terus dijaga.
“Ini bukan kehebatan saya atau dinas semata, tetapi hasil kerja bersama. Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai,” katanya.
Lebih lanjut, Reza mengakui bahwa pengelolaan dana BOS dan BOSDA di masa lalu masih menyisakan stigma negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Disdik Kalteng mendorong transparansi melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng agar pengelolaan anggaran lebih terbuka dan akuntabel.
Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar dana pendidikan masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer dan administrasi, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh peserta didik.
“Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menginginkan agar bantuan Sekolah Gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik yang tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi perhatian utama beliau dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Reza.
(Sya'ban)
30 Mei 2026
18:43
