SAMPIT – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Permata Fitri menyampaikan bahwa pemilik pangkalan pupuk bersubsidi di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, bukan merupakan anggota Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Ia menjelaskan memang terdapat hubungan keluarga antara pemilik pangkalan pupuk dengan salah satu anggota BPP setempat.
“Namun saya juga belum mengetahui hubungan detailnya secara persis,” ujar Permata Fitri, Kamis 29 Januari 2026.
Menurutnya, keberadaan anggota BPP di wilayah tersebut lebih pada fungsi pengawasan lapangan. “Yang bersangkutan anggota BPP itu disana, jadi sekalian mengawasi,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik distribusi pupuk bersubsidi di Desa Lampuyang yang belakangan memicu keluhan warga dan petani. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, bahkan menyebut tidak pernah menerima jatah sesuai kebutuhan.
Keluhan warga kemudian mengarah pada dugaan bahwa pemilik pangkalan pupuk merupakan oknum Ketua BPP setempat. Seorang warga berinisial An, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebut pangkalan pupuk yang dikeluhkan diduga dimiliki oleh Ketua BPP inisial S.
Menurut An, persoalan utama bukan hanya pada kepemilikan, tetapi juga distribusi pupuk yang dinilai tidak sesuai. “Jumlahnya sering tidak mencukupi, dan waktu penyalurannya kerap terlambat. Ini sangat berdampak pada masa tanam petani,” ungkapnya singkat.
Polemik tersebut sempat memanas setelah terjadi cekcok antara warga dan pengelola saat gudang pupuk dibuka pada Senin 26 Januari 2026 lalu. Sejak saat itu, isu distribusi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut ramai diperbincangkan.
Sebelumnya, keluhan petani di Desa Lampuyang juga mendapat perhatian dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama PT Pupuk Indonesia.
“Untuk distribusi pupuk, kami akan coba koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia terkait keluhan yang disampaikan petani,” kata Rendy. (Nardi)
