PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Asdy Narang, menyoroti ketimpangan antara luas wilayah dengan alokasi anggaran pembangunan di Provinsi Kalteng. Menurutnya, formulasi anggaran dari pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan tantangan geografis Bumi Tambun Bungai yang mencapai satu setengah kali luas Pulau Jawa.
“Kalau kita berbicara anggaran untuk Kalteng sebesar satu setengah Pulau Jawa ini dan juga penduduknya cuma sekitar 19 orang per kilometer persegi, tentu tantangannya berbeda dengan daerah lain,” ujar Asdy, Jumat, 20 Februari 2026.
Asdy menilai, kondisi geografis yang berat dan sebaran penduduk yang rendah membuat kebutuhan anggaran infrastruktur di Kalteng sangat besar. Nilai APBD saat ini dianggap belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata.
“Dengan keadaan alam kita yang sangat luar biasa beratnya, mungkin anggaran di kisaran Rp10 sampai Rp15 triliun itu pun baru beberapa wilayah saja yang menikmati,” lanjutnya.
Politisi ini juga menyayangkan keterbatasan ruang fiskal daerah. Meski Kalteng kaya akan sumber daya alam (SDA) di sektor pertambangan dan perkebunan, nyatanya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah masih minim.
“Penganggaran ini kan berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah pusat, walaupun kita juga mempunyai pertambangan dan perkebunan. Tapi hasilnya buat kita sedikit, seperti yang kita lihat,” tegas Asdy.
Lebih lanjut, Asdy menyoroti stagnasi pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah kabupaten yang dinilainya tidak mengalami perubahan signifikan sejak ia terjun ke politik pada 2006 silam. Ia mengkritik pola perbaikan jalan yang bersifat “tambal sulam” sehingga boros anggaran.
“Saya ikut politik dari tahun 2006 sampai sekarang, saya lihat kabupaten yang begitu-begitu saja pembangunannya,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah mengevaluasi standar kualitas proyek infrastruktur agar lebih tahan lama dan tidak menjadi beban anggaran tahunan karena terus diperbaiki dalam waktu singkat.
“Jalan rusak tidak sampai setahun, enam bulan sudah diperbaiki lagi. Jadi anggaran mutar di situ-situ saja menurut saya. Harusnya sekali penganggaran pembangunan jalan bisa tahan 20 tahun. Jangan setiap tahun rusak, lalu ditambal sulam lagi,” pungkasnya.
(Syauqi)
