PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan sistem digital dalam implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta mencegah terjadinya penerima ganda.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan sistem digital menjadi bagian penting dalam pengelolaan bantuan sosial melalui KHBS, karena seluruh transaksi bantuan akan tercatat secara elektronik dan terintegrasi dalam satu sistem.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Sosialisasi Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu, 25 Februari 2026.
“Melalui sistem ini, seluruh transaksi pengambilan bantuan tercatat secara digital, sehingga bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan. Prinsipnya adalah satu keluarga satu kartu, agar tidak terjadi penerima ganda,” ujar Agustiar.
Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Ia menjelaskan, KHBS tidak hanya berfungsi sebagai kartu identitas penerima bantuan, tetapi juga sebagai instrumen integrasi berbagai program bantuan sosial, seperti bantuan pangan, bantuan tunai, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan sistem terintegrasi tersebut, pemerintah dapat memantau secara langsung distribusi bantuan, sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan kriteria berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Agustiar menegaskan, digitalisasi juga menjadi upaya untuk meminimalisir potensi penyimpangan, kesalahan data, maupun duplikasi penerima bantuan yang selama ini menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial.
Meski demikian, ia mengakui implementasi sistem baru tersebut memerlukan proses adaptasi dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah Provinsi telah membuka kanal pengaduan serta akan terus melakukan pemutakhiran data untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat.
“Program ini tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan semua pihak. Karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk bersama-sama memastikan program ini berjalan baik,” tegasnya.
(Sya'ban)
30 Mei 2026
18:43
