SAMPIT – Praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menuai perhatian anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto, saat kunjungan kerja di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kamis 26 Februari 2026.
Sigit mengaku jengkel di salah satu SPBU arah Kabupaten Seruyan karena mendapati banyaknya pelangsir yang telah menunggu kedatangan BBM subsidi.
“Saya sempat marah. BBM subsidi baru datang sudah ditunggu pelangsir. Begitu masuk penampungan, mereka berbondong-bondong. Ini tidak tepat. Subsidi itu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas legislator PDIP ini.
Ia bahkan mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut melalui media sosial serta berkoordinasi dengan kementerian terkait. Dirjen hingga pihak SKK Migas dan BPH Migas disebutnya telah dikirimi laporan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Menurutnya, lemahnya sanksi membuat praktik serupa terus berulang. Ia mempertanyakan keberanian pihak pengelola menutup sementara penyaluran BBM subsidi bagi SPBU yang terbukti melanggar.
“Kalau memang salah kuota atau penyalurannya menyimpang, berani tidak distop? Hukuman yang tegas itu penting. Bisa saja kuotanya dikurangi bagi SPBU yang membandel,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sistem barcode yang dinilai masih memiliki celah untuk disalahgunakan. Karena itu, pengawasan harus diperketat agar subsidi benar-benar tepat sasaran.
Sigit menegaskan, jika praktik pelangsiran terus terjadi dan sulit ditangani, opsi penghentian sementara distribusi di SPBU bermasalah perlu dipertimbangkan sebagai bentuk efek jera.
Ketegasan dalam menegakkan aturan menjadi kunci utama dalam memberantas pelangsiran di Kotim dan DPR RI terus mendorong hal ini demi masyarakat yang betul-betul memerlukan subsidi BBM. (nardi)
