PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyoroti dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Situasi tersebut berpotensi menekan daya beli sekaligus memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Meskipun pemerintah pusat tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, ketersediaannya di lapangan masih menjadi kekendali. Secara kebijakan memang tidak naik, namun di lapangan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Ini tentu berdampak pada aktivitas ekonomi,”ucapnya, Minggu 19 April 2026.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan inflasi daerah dalam beberapa bulan ke depan. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng diperkirakan ikut terdampak.
“Selain itu, sektor konstruksi juga dinilai menghadapi tekanan akibat keterbatasan BBM subsidi, khususnya solar. Hal ini berpengaruh terhadap biaya operasional proyek dan harga bahan bangunan,” tambahnya.
Ketersediaan solar subsidi yang terbatas membuat pelaku usaha harus menggunakan BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi. Ini tentu berdampak pada perhitungan biaya proyek.
“Kondisi tersebut perlu segera direspons oleh perangkat daerah, khususnya melalui penyesuaian atau adendum kontrak kerja bagi proyek yang sedang berjalan,” lanjutnya.
Selain itu berharap dinas terkait dapat melakukan peninjauan terhadap kontrak kerja, menyesuaikan dengan perkembangan harga di lapangan.
“Dalam hal ini juga mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera menetapkan harga dasar (basic price) sebagai acuan dalam penyusunan harga satuan pekerjaan,” ungkapnya. (yud)
