SAMPIT – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus menata ulang rencana anggaran serta belanja daerah. Penyesuaian ini dilakukan karena meningkatnya biaya barang dan jasa yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menyampaikan bahwa lonjakan harga BBM berdampak luas, terutama pada biaya distribusi dan operasional di berbagai sektor.
“Dengan kondisi harga saat ini, perencanaan pembangunan daerah tentu akan menyesuaikan,” ujar Umar Kaderi, Selasa 21 April 2026.
Menurutnya, pagu anggaran yang sebelumnya telah dirancang kini tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi terkini di lapangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan harga.
“Anggaran yang sudah disusun sebelumnya akan diselaraskan kembali dengan situasi sekarang,” jelasnya.
Sebagai upaya mengantisipasi pembengkakan pengeluaran, Pemkab Kotim memang sudah menerapkan langkah efisiensi, sebagaimana program dari pusat, salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai cukup menyerap penggunaan BBM.
“Perjalanan dinas akan kita batasi sebagai bagian dari efisiensi, sekaligus dampak dari kenaikan harga BBM,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kebijakan penghematan tersebut telah disampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), meski saat ini masih sebatas arahan lisan.
“Sudah kami sampaikan ke OPD, walaupun belum dalam bentuk tertulis. Intinya, pengeluaran akan ditekan,” tegasnya.
Meski demikian, ia memastikan langkah efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Penghematan tetap berjalan, tetapi pelayanan publik harus tetap optimal,” pungkasnya. (nardi)
