PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menilai penyerapan anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 masih belum optimal.
Dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota 2025, Anggota DPRD, Sri Ani Rintuh, mengungkapkan realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1,32 triliun dari total pagu Rp1,51 triliun, atau sebesar 87,38 persen.
“Realisasi belanja daerah belum maksimal. Perlu percepatan agar program pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat,” ucapnya, Jumat 24 April 2026.
DPRD pun mendorong pemerintah kota untuk mengambil langkah strategis, terutama dengan memaksimalkan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.
“Salah satunya melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta memastikan seluruh program berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Selain itu, DPRD menegaskan agar penggunaan anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat. Tiga sektor prioritas yang harus diperkuat yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Belanja daerah harus berdampak nyata. Prioritas utama tetap pada kebutuhan dasar masyarakat,” lanjutnya.
Di sisi pendapatan, DPRD menilai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 97,09 persen dari target Rp339,47 miliar tergolong baik. Namun, masih terdapat potensi yang bisa dioptimalkan, khususnya dari sektor retribusi dan sumber pendapatan lainnya.
“Untuk itu, DPRD merekomendasikan penguatan basis data wajib pajak, penerapan sistem pemungutan berbasis teknologi, peningkatan sosialisasi, hingga kerja sama dengan aparat penegak hukum guna meningkatkan kepatuhan,” tuturnya.
DPRD juga pentingnya pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Perbaikan tata kelola keuangan diharapkan mampu mendorong kemajuan pembangunan Palangka Raya ke depan,” ungkapnya. (yud)
22 Mei 2026
10:25
