SAMPIT – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan siapkan langkah khusus menyikapi maraknya pembahasan terkait fenomena laki-laki yang berperilaku maupun berpenampilan menyerupai perempuan atau diiistilahkan “boti” di kalangan remaja.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Yolanda Lonita Fenisia mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pembinaan karakter peserta didik di lingkungan sekolah.
Menurutnya, saat ini pihaknya masih menyusun langkah-langkah yang nantinya diterapkan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
“Sekarang kami sedang mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang nanti bisa dilakukan untuk menyikapi fenomena ini di lingkungan pendidikan,” kata Yolanda, Jumat 29 Mei 2026.
Ia menjelaskan, penanganan persoalan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah nantinya akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan tokoh masyarakat agar langkah yang diambil lebih tepat dan tetap mengedepankan pembinaan.
“Kami tentu tidak bekerja sendiri. Nantinya akan melibatkan instansi terkait seperti DP3AP2KB, dinas kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk membahas langkah terbaik,” ujarnya.
Selain itu, penguatan pendidikan karakter di sekolah juga akan menjadi perhatian dalam upaya pencegahan sejak dini. Evaluasi terhadap pola pembelajaran disebut akan ikut dibahas dalam penyusunan kebijakan tersebut.
“Kemungkinan nanti ada peninjauan kembali terkait pendidikan karakter siswa di sekolah supaya pembinaan anak-anak bisa lebih diperkuat,” jelasnya.
Yolanda mengungkapkan, hingga kini belum ada indikator maupun definisi resmi mengenai istilah “boti” dalam konteks pendidikan. Namun berdasarkan informasi yang berkembang, istilah itu umumnya merujuk pada perilaku laki-laki yang dianggap memiliki pembawaan feminin.
“Kalau dari berbagai laporan dan penyampaian yang kami dengar, istilah itu lebih mengarah pada anak laki-laki yang perilakunya cenderung kewanita-wanitaan atau lebih lembut dan gemulai,” tuturnya.
Meski isu tersebut ramai diperbincangkan di masyarakat, Disdik Kotim mengaku belum menerima laporan resmi dari sekolah tingkat SD maupun SMP yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.
“Sampai sekarang belum ada laporan resmi yang masuk dari satuan pendidikan terkait fenomena itu,” katanya.
Ia menambahkan, pembahasan yang berkembang saat ini lebih banyak berkaitan dengan lingkungan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, pemerintah kabupaten tetap akan ikut berkoordinasi dalam penanganannya.
“Walaupun kewenangan SMA dan SMK ada di provinsi, kami tetap berkepentingan untuk ikut berkoordinasi demi perkembangan pendidikan di Kotim,” tegasnya.
Disdik Kotim berharap langkah lanjutan terkait persoalan tersebut dapat segera dijalankan sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan karakter peserta didik di dunia pendidikan. (nardi)
