PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting di wilayah setempat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pulang Pisau, Bakhzar Efendi di Pulang Pisau, Minggu 24 Mei 2026 mengatakan, program MBG merupakan kebijakan nasional yang dirancang pemerintah pusat untuk membantu daerah memperkuat pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menyambut positif pelaksanaan program tersebut karena dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dukungan itu juga sejalan dengan arahan pimpinan daerah agar seluruh perangkat daerah turut membantu menyukseskan program strategis nasional tersebut.
“Program ini sangat membantu pemerintah daerah, terutama dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat yang berkaitan langsung dengan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Bakhzar menjelaskan, sasaran penerima manfaat Program MBG di Kabupaten Pulang Pisau diperkirakan mencapai sekitar 30 ribu orang. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, tingkat kemiskinan, serta angka stunting yang masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Ia menambahkan, pelaksanaan program di lapangan masih membutuhkan proses penyesuaian karena masyarakat perlu memahami bahwa program MBG tidak hanya menitikberatkan pada jumlah makanan, tetapi lebih kepada kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh seperti protein, karbohidrat, dan vitamin.
“Kadang masyarakat melihat dari porsinya saja, padahal yang paling penting adalah nilai gizinya. Karena itu diperlukan edukasi agar masyarakat memahami bahwa makanan bergizi tidak selalu harus dalam jumlah yang banyak,” katanya.
Selain fokus pada peningkatan gizi masyarakat, pemerintah daerah juga terus mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam penyediaan bahan baku program MBG. Meski masih terdapat sejumlah kendala administrasi bagi penyedia bahan pangan, pemerintah daerah berupaya mencarikan solusi agar manfaat program tersebut juga dapat dirasakan pelaku usaha lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. (denny)
