PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Langkah ini dinilai mendesak guna mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengungkapkan bahwa porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng saat ini masih belum maksimal. Akibatnya, roda pembangunan daerah masih sangat bergantung pada kucuran Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Ketergantungan kita (daerah) ke dana tranfer ke daerah (TKD) sangat besar,” kata Purdiono, Rabu, 3 Juni 2026.
Sebagai perbandingan, Purdiono mencontohkan tata kelola fiskal Kota Bekasi. Meskipun luas wilayahnya hanya separuh dari Kota Palangka Raya, Kota Bekasi mampu mencatatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp6 triliun, di mana 50 persennya bersumber dari PAD melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena disokong oleh sektor industri.
“Itu yang kita harapkan. di Kalteng ini belum maksimal, kita berharap ada UU-nya, SDA kalau sudah ada hilirisasi, tentu akan terjadi pusat industri,” ujarnya.
Menurut Purdiono, kehadiran pusat industri hilirisasi akan memberikan efek domino (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Sektor lain seperti perhotelan dan jasa akan tumbuh seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan perputaran uang di Kalteng.
Ia menekankan agar komoditas unggulan Kalteng tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah keluar daerah. Hilirisasi harus menyasar sektor-sektor utama seperti zirkon, batu bara, hingga kelapa sawit.
“Hilirisasi SDA jangan kita bawa mentah. Kalau batu bara ada briket-nya, ada turunannya. Kalau sawit kan banyak, ada Crude Palm Oil (CPO), ada kernel, kita bikin (pabrik pengolahannya) saja di sini.
Dengan adanya demikian nanti transformasi ekonomi yang membuat pajak dari turunan itu akan menjadi PAD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purdiono memetakan bahwa potensi batu bara terbesar di Kalteng berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, yang meliputi Kabupaten Barito Utara, Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur. Sementara untuk hilirisasi kelapa sawit saat ini masih didominasi di wilayah barat Kalteng.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyusun aturan terkait pendapatan fiskal, sehingga diperlukan dorongan regulasi atau undang-undang dari pemerintah pusat.
Saat ini, sektor pendapatan yang menjadi kewenangan langsung pemerintah provinsi masih terbatas pada beberapa sektor retribusi dan pajak daerah.
“Yang kita harapkan dari provinsi ini kan adalah BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Alat Berat. Pendapatan itu dua triliun lebih secara keseluruhan,” pungkasnya.
(Syauqi)
