SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu menyampaikan adanya informasi terkait persyaratan rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PT Pertamina Sampit yang diduga mewajibkan pelamar memiliki BPJS Kesehatan pribadi.
“Kami menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya lowongan dari Pertamina di Pelabuhan di Baamang Hulu bahwa harus memiliki BPJS pribadi,” ungkap Dadang, Senin 22 Juni 2026.
Menurut Dadang, ketentuan tersebut dinilai tidak tepat karena kewajiban penyediaan jaminan sosial bagi pekerja seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja.
“Ini terbalik. Harusnya perusahaan yang membuatkan atau mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial, bukan justru membebankan kepada calon pekerja sejak awal,” tegas Politisi PAN ini.
Ia menegaskan, perusahaan wajib menjalankan regulasi yang berlaku terkait jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi seluruh pekerjanya.
“Perusahaan harus menjalankan aturan yang ada. Fasilitas kesehatan dan jaminan sosial merupakan kewajiban pemberi kerja kepada pekerja,” tegasnya.
Untuk itu Komisi III menegaskan BPJS maupun instansi terkait memberikan teguran apabila benar terdapat perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.
Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di daerah, termasuk Pertamina maupun perusahaan lainnya, harus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan kewajiban jaminan sosial bagi pekerja.
“Menjadi kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS. Jangan sampai kewajiban perusahaan justru dibebankan kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, pihak BPJS dan Dinas Ketenagakerjaan harus memberikan teguran,” pungkasnya.
Sementara itu pihak Pertamina Sampit belum memberikan jawaban ketika dikonfirmasi masalah tersebut. (Nardi)
1 Juni 2026
10:02
