JAKARTA— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan kehormatan dari jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara di Kantor KP2MI Jakarta, Rabu 8 Juli 2026.
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Duta Besar RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, guna membahas penguatan tata kelola penempatan dan peningkatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Turki.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI tengah memacu program SMK Go Global sebagai langkah cepat (quick win) Presiden Prabowo Subianto.
Program strategis ini ditargetkan untuk menyalurkan Pekerja Migran terampil secara bertahap ke pasar kerja internasional, dengan target penempatan yang dimulai dari 40.000 tenaga kerja pada tahun 2026.
Angka ini diproyeksikan akan meningkat signifikan menjadi 140.000 penempatan per tahun pada periode 2027 dan 2028, hingga akhirnya mencapai target puncak sebanyak 180.000 penempatan pada tahun 2029.
“Turki menjadi salah satu negara target penempatan strategis kami, bersama dengan Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia, Singapura, Kawasan Eropa, Taiwan, dan Maladewa. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap dengan terus memperhatikan kondisi geopolitik dunia,” ujar Mukhtarudin.
Potensi Besar Pasar Kerja dan Data Penempatan di Turki
Turki dinilai memiliki kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat secara signifikan. Sektor-sektor yang menjadi peluang emas bagi Pekerja Migran di antaranya adalah, hospitality dan Pariwisata, Manufaktur, Spa dan Wellness, Caregiver dan Babysitter.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode Januari 2025 hingga 6 Juli 2026, Kementerian P2MI telah memfasilitasi sebanyak 14.058 layanan penempatan ke Turki, menempatkan negara tersebut di urutan kedelapan sebagai negara tujuan tertinggi. Saat ini, tercatat ada 7.596 Pekerja Migran yang masih memiliki kontrak aktif di Turki.
Pengetatan Pengawasan dan Layanan Aduan
Meski potensinya besar, tantangan di lapangan tetap menjadi perhatian serius. Pada periode Januari 2025 -6 Juli 2026, tercatat ada 208 layanan pengaduan dan 264 layanan kepulangan Pekerja Migran bermasalah akibat kasus gagal berangkat, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga deportasi.
Menanggapi hal ini, Menteri P2MI menegaskan akan menerapkan pengawasan yang jauh lebih ketat dari hulu ke hilir.
“Intinya pengawasan harus lebih ketat. Kami akan memperkuat pengawasan terhadap proses rekrutmen dan keagenan untuk memastikan informasi kerja, upah, dan fasilitas yang diberikan akurat. Agen yang melanggar akan ditindak tegas sesuai hukum,” tegas Mukhtarudin.
Langkah penguatan lainnya meliputi peningkatan kualitas pra-keberangkatan (pelatihan bahasa, mental, fisik, dan budaya) serta evaluasi skema Seasonal Worker agar durasi kontrak kerja bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi Pekerja Migran.
Dorong Peran Vital KBRI Ankara dan Pembentukan JWC
Mengingat belum adanya Atase Ketenagakerjaan Indonesia di Turki, Menteri Mukhtarudin secara khusus meminta dukungan penuh dari KBRI Ankara untuk mengawal proses penempatan, verifikasi Job Order, hingga perlindungan hukum di sana.
“Kita ini kan belum ada Atase Ketenegakerjaan di Turki. Jadi pasti peran dari KBRI Turki menjadi sangat vital. Makanya kami mohon dukungannya dari Pak Dubes, terutama terkait koordinasi Job Order dan percepatan proses visa kerja agar penempatan berjalan efektif,” pinta Mukhtarudin.
Untuk memperkuat payung hukum bilateral, pertemuan tersebut menyepakati sejumlah poin penting terkait penguatan kerja sama ke depan, salah satunya melalui percepatan pembentukan Joint Working Commission (JWC) on Labour Indonesia–Turki sebagai forum resmi untuk memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan pelindungan bagi para pekerja.
Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen melakukan penyelarasan kebutuhan industri di Turki khususnya pada sektor hospitality dan manufaktur melalui penyiapan calon Pekerja Migran Indonesia yang kompeten dari tanah air.
Langkah ini akan didukung oleh kolaborasi intensif antara KP2MI, KBRI Ankara, serta pemangku kepentingan terkait di Turki demi mewujudkan tata kelola penempatan yang bersih, aman, dan transparan.
Dubes RI di Turki Ungkap Tingginya Permintaan Pekerja
Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, menyambut baik dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program SMK Go Global pemerintah.
Berdasarkan hasil penjajakan langsung yang dilakukan oleh KBRI Ankara, potensi pasar kerja bagi Pekerja Migran Indonesia di Turki saat ini mengalami lonjakan permintaan (demand) yang luar biasa.
Achmad Rizal mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, Turki mengajukan permintaan sebanyak 31.000 tenaga kerja. Angka tersebut diproyeksikan meningkat tajam pada tahun 2026 ini, dengan indikasi kebutuhan mencapai sekitar 38.000 tenaga kerja, yang didominasi oleh sektor formal.
“Peluang kita menjadi pemasok tenaga kerja profesional sangat besar di Turki. Logikanya, kita memang butuh menempatkan orang, tetapi pihak Turki sebenarnya jauh lebih butuh tenaga kerja kita untuk menghidupkan kembali sektor-sektor ekonomi mereka,” ujar Dubes Rizal.
Peta Kebutuhan Sektor Formal di Turki
Dubes Rizal merinci ada empat sektor utama di Turki yang saat ini sangat membutuhkan suplai tenaga kerja terampil dari Indonesia.
Sektor hospitality (perhotelan dan pariwisata) menempati posisi pertama sebagai sektor paling dominan yang mayoritasnya diisi oleh pekerja Indonesia, disusul oleh sektor babysitter yang mencatatkan kebutuhan sangat besar hingga mencapai 25.000 lowongan untuk tenaga pengasuh terampil (skilled).
Sementara itu, sektor konstruksi berada di posisi ketiga terbesar, diikuti oleh sektor manufaktur di urutan keempat yang saat ini telah mengantongi permintaan masuk untuk sekitar seribuan tenaga kerja Indonesia.
Jaminan Keamanan dan Tantangan Pengurusan Visa
Terkait aspek keamanan kerja, Dubes Rizal memberikan kabar baik bagi para calon pekerja. Menurutnya, regulasi di Turki sangat berpihak pada pelindungan hak-hak pekerja asing.
“Dari sisi pelindungan, relatif aman Pak Menteri. Pemerintah Turki benar-benar melindungi pekerja asing yang ada di sana,” jelas Dubes.
Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa hambatan utama yang saat ini dihadapi adalah masalah birokrasi pengurusan visa kerja di internal otoritas Turki. Menanggapi kendala ini, KBRI Ankara siap bersinergi dengan Kementerian P2MI untuk mengupayakan program percepatan proses penerbitan visa kerja agar penempatan Pekerja Migran tidak terhambat.
Di balik peluang emas tersebut, Dubes Rizal juga mengingatkan adanya dua tantangan baru di lapangan yang harus diantisipasi bersama yakni persaingan Agensi Kerja, tingginya permintaan tenaga kerja memicu persaingan tidak sehat di antara agensi lokal di Turki.
Akibatnya, mulai muncul fenomena “agensi nakal” dalam proses negosiasi bisnis (B2B) dengan agensi di Indonesia. Hal ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak merugikan hak-hak Pekerja Migran.
“Tantangan ini nyata, mulai dari masalah visa hingga agensi yang mulai nakal karena tingginya persaingan di sana. Jadi kita perlu memberikan edukasi dan pemahaman yang jauh lebih baik kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebelum mereka berangkat,” pungkas Dubes Rizal.
Melalui sinergi yang kuat antara Kementerian P2MI dan KBRI Ankara, peluang besar di pasar kerja Turki diharapkan dapat dioptimalkan secara aman dan terstruktur.
Adapun komitmen bersama untuk memperketat pengawasan agensi, mempercepat birokrasi visa, serta mengedukasi para calon pekerja menjadi kunci utama dalam menyukseskan program SMK Go Global.
Dengan kolaborasi intensif ini, pemerintah optimistis dapat membuka jalan bagi puluhan ribu tenaga kerja terampil Indonesia untuk berkarier secara profesional di Turki sekaligus memastikan hak dan pelindungan mereka terjamin sepenuhnya di luar negeri.
(Adista)
