PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menyoroti keterbatasan anggaran penanganan infrastruktur jalan nasional di provinsi ini. Ia menyebutkan, idealnya anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng berada di atas Rp2 triliun agar perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di Bumi Tambun Bungai bisa berjalan normal.
​Lohing mengakui, masalah utama lambatnya penanganan jalan, baik jalan provinsi maupun jalan nasional, dipicu oleh keterbatasan anggaran yang merosot tajam dalam beberapa tahun terakhir akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Kalau 2024 yang saya tau, APBN melalui Kementrian yang dilaksanakan BPJN di Kalteng ini mereka Punya pagu anggaran kurang lebih Rp1 triliun. Namun 2025 hanya kurang lebih Rp300 miliar, mungkin akibat efisiensi,” ujar Lohing, Rabu, 8 Juli 2026.
Menurut Lohing, pemangkasan anggaran yang jomplang ini membuat kondisi jalan nasional di Kalteng terkesan tidak terurus. Padahal, akar masalahnya adalah ketidakmampuan anggaran untuk menjangkau seluruh ruas jalan yang sangat panjang.
​Sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, Kalteng memiliki beban bentang jalan yang luar biasa panjang, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten. Kondisi ini diperparah dengan minimnya alokasi anggaran untuk jalan berstatus nasional saat ini.
“Untuk penanganan jalan nasional di provinsi luar biasa kecil akibat keterbatasan anggaran, itu sebabnya,” tuturnya.
Lohing menambahkan, dana sebesar Rp1 triliun sebenarnya masih terhitung pas-pasan jika melihat volume kerusakan dan panjangnya ruas jalan nasional di Kalteng.
“Kalau untuk nasional saja saya rasa Rp1 triliun pun bisa kurang, ya tergantung rencana programnya. Tapi yang idealnya baik itu perawatan, pemeliharaan dan membangun peningkatan jalan kalau untuk di Kalteng Kementrian itu paling tidak diatas Rp2 triliun baru itu normal,” katanya.
Politisi Fraksi PDI Perjuqngan ini menegaskan, jika anggaran yang diberikan hanya Rp300 miliar sampai Rp400 miliar, penanganan yang bisa dilakukan sangat terbatas dan tidak akan mampu menyentuh aspek peningkatan kualitas jalan yang permanen.
“Kalau hanya di kasih Rp300-400 miliar itu hanya penanganan dan pemeliharaan saja. Nutup-nutup lobang itu saja. Kalau bicara peningkatan sudah hampir tidak mampu dan tidak cukup,” tegasnya.
Ia membeberkan bahwa biaya pembangunan infrastruktur jalan saat ini sangat mahal. Untuk membangun jalan permanen hingga tahap pengaspalan yang layak, biaya yang dibutuhkan saat ini berkisar kurang lebih Rp10 miliar per kilometer.
“Apalagi sekarang (penanganan) jalan yang permanen sampai pengaspalan, satu kilo kurang lebih Rp10 miliar itu biayanya. Apalagi BBM naik, lebih dari itu lagi,” pungkasnya.
(Syauqi)
