PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Yetro Midel Yoseph, menegaskan bahwa legislatif berkomitmen menjaga ketajaman fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Hal ini disampaikan Yetro usai usai rapat dengan mitra komisi untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Yetro, sejumlah temuan dan rekomendasi dari BPK kini menjadi catatan tebal yang tengah dibedah secara mendalam oleh setiap komisi bersama mitra kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saat dikonfirmasi mengenai instansi atau dinas mana saja yang mendapatkan rapor merah atau catatan khusus dari DPRD, Yetro enggan merinci satu per satu. Ia memilih menekankan bahwa seluruh dinas dipantau secara objektif tanpa melihat latar belakang politik.
“Kita melihat semua dinas itu secara objektif, kita tidak melihat lagi dari fraksi mana apalagi dengan tujuan politis ya. Tapi ini bagaimana kita melihat dari sisi secara garis besar fungsi DPRD berjalan dengan baik, bahwa kita fungsi mengawasi dan memonitoring pembangunan,” ujar Yetro, Jumat, 10 Juli 2026.
Ia menambahkan, pengawasan ketat ini penting untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan berjalan maksimal, transparan, dan akuntabel, terutama dengan adanya indikator-indikator evaluasi dari BPK.
Sejauh ini, Yetro menilai pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di koridor yang tepat. Kendati demikian, ia memberikan catatan kritis pada aspek perencanaan teknis dan tata kelola administrasi. Masalah tersebut sering kali memicu keterlambatan pencairan dana di lapangan.
“Sejauh ini memang tetap berada pada koridor yang bagus, dalam hal mungkin ada perbaikan itu nanti dalam hal perencanaan supaya tidak lagi nanti ada kendala dalam hal pencairan baik masalah waktu maupun di administrasi. Sehingga anggaran yang disediakan itu betul-betul maksimal diserap dan maksimal juga memberi manfaat. Sejauh ini bagus berjalan sesuai koridor,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menjamin bahwa kemitraan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah tidak akan menumpulkan daya kritis legislatif. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki beban moral untuk memastikan setiap rupiah uang daerah berdampak langsung pada pembangunan.
“Tapi kita juga tidak kehilangan ketajaman dalam hal menganalisa karena takutnya nanti di sini kita kehilangan hal itu yang utama fungsi kita sebagai pengawas dari perwakilan masyarakat. Bagaimana pun ini uang yang dipakai itu betul-betul memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah. Jadi sejauh ini kalau kita lihat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan koridor kebijakan RPJMD atau program pemerintah. Hanya mungkin dalam hal teknis sedikit saja yang akan kita coba berikan catatan-catatan,” pungkasnya.
(Syauqi)
