PALANGKA RAYA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, turut menyoroti ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 di gedung DPRD pada Selasa, 28 Juli 2026.
​Menurut Freddy, idealnya dalam rapat Banggar yang menjadi mitra dari Tim Anggaran Pemerintah Provinsi, pimpinan DPRD didampingi oleh Sekda sebagai ketua tim anggaran.
“Ya, memang idealnya kalau rapat Banggar. Namanya Banggar mitranya tim anggaran pemerinta provinsi. Banggar pimpinannya Ketua DPRD, tim anggaran pemerintah daerah harus Sekda sebagai ketua tim anggaran,” ujar Freddy.
Kendati demikian, pihaknya dapat memakulumi jika ketidakhadiran Sekda tersebut disebabkan oleh halangan yang mendesak. Namun, hal itu dinilai tidak tepat apabila ketua TAPD tersebut sebenarnya sedang berada di tempat tugas.
“Tapi kalau dalam batas-batas tertentu ya kita memaklumi, kalau memang ada berhalangan hadir. Tapi kalau memang ada stanby di tempat kan ya salah lah kalau sampai misalnya tidak hadir,” tegasnya.
Terkait pengaruh absennya Sekda terhadap proses pengambilan kebijakan, Freddy memastikan hal tersebut tidak menjadi kendala berarti. Pasalnya, tahapan pembahasan ini masih bersifat koordinasi dan proses pengambilan keputusan awal.
​Menurutnya, jika terdapat keputusan krusial dan prinsipil, koordinasi tingkat pimpinan tetap dapat dilakukan kendati tanpa kehadiran Sekda secara langsung. Mengingat durasi pembahasan KUA-PPAS 2027 yang masih panjang, prosesnya diatur sedemikian rupa agar tetap mencerminkan kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif.
Wakil Ketua Banggar DPRD Kalteng, Junaidi, juga menyayangkan ketidakhadiran pimpinan tertinggi TAPD tersebut dalam pembahasan yang krusial bagi arah kebijakan fiskal daerah.
​Kendati demikian, pihak dewan tetap memaklumi jika dalam proses pembahasan teknis pihak eksekutif diwakilkan oleh jajaran eselon yang berkompeten dan menguasai materi.
“Bagi DPRD membahas kebijakan umum anggaran 2027 adalah suatu kewajiban.
Masalah nanti misalnya di saat pembahasan, pihak eksekutif diwakilkan oleh eselon mereka, selama ada penugasan, selama berkompeten dan menguasai kita persilakan saja. Kita rapat tetap berjalan,” ujar Junaidi.
Namun, Junaidi menegaskan bahwa untuk pengambilan keputusan strategis terutama terkait usulan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp2,8 triliun menjadi Rp3 triliun, kehadiran para pimpinan tertinggi instansi mutlak diperlukan. Ia meminta seluruh pimpinan TAPD, termasuk Sekda, Kepala Bapperida, Kepala Bapenda, BPKAD dan Inspektorat, wajib hadir pada agenda lanjutan hari Senin mendatang.
“Namun tingkat kebijakan nanti misalnya hari Senin kita minta ke limanya wajib hadir,” tegas Junaidi.
Junaidi mengatakan, dokumen KUA menyangkut kebijakan umum anggaran yang harus dirumuskan dan dibangun bersama antara legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, kehadiran pimpinan puncak tidak boleh diwakilkan agar kebijakan yang diambil memiliki kekuatan eksekusi yang optimal.
“Kalau nanti hanya staf atau eselon saja yang hadir, bukan kebijakan anggranan namanyan, karena yang mengambil kebijakan itu pimpinan.
Maka disaat krusial mereka berlima wajib hadir,” tuturnya.
Kritik serupa juga dilayangkan oleh Anggota Banggar DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas. Ia dibuat berang lantaran agenda penting tersebut minim dihadiri pejabat TAPD. Kekecewaan Ampera setelah mendapati Sekda selaku Ketua TAPD tidak hadir, sementara sejumlah kepala instansi strategis seperti Bapenda dan Bapperida dilaporkan tidak tampak dan hanya diwakili oleh staf atau pejabat eselon di bawahnya.
“Banyak yang mewakili, Sekda tidak hadir hanya hadir BPKAD. Bapenda enggak ada, Bapperida engga ada. Ya artinya enggak serius saya anggap,” tegas Ampera.
Melihat minimnya komitmen dan keseriusan dari pihak eksekutif dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah, Ampera memilih mengambil sikap tegas dengan meninggalkan ruang rapat (walk out) di tengah jalannya pembahasan.
“Ya atinya tidak serius saya anggap. Eggak tau di dalam (masih pembahasan) saya walk out aja. Banyak yang tidak serius banyak yang mewakili aja,” pungkasnya.
(Syauqi)
