SAMPIT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashamy, mendesak aparat penegak hukum segera mengambil tindakan terhadap dugaan maraknya aktivitas pelangsiran BBM subsidi yang kembali memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Sampit.
Menurut Eddy, kondisi tersebut telah merugikan masyarakat karena antrean kendaraan kembali mengular dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, bukan hanya solar, BBM jenis Pertalite juga menjadi sasaran para pelangsir.
“Saya meminta aparat penegak hukum segera bertindak. Jangan tutup mata. Lakukan penindakan dan patroli di SPBU-SPBU yang rawan, terutama di wilayah Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Tangkap pelangsir yang jelas merugikan masyarakat,” tegasnya, Jumat 31 Juli 2026.
Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) III itu mengaku menerima banyak keluhan dari warga terkait sulitnya memperoleh Pertalite dari wilayah selatan.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, stok Pertalite di sejumlah SPBU kerap habis pada sore hari sehingga masyarakat terpaksa membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal, berkisar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter.
Ia menegaskan, BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti nelayan, petani, pengemudi ojek, dan pedagang kecil, bukan untuk diperjualbelikan kembali demi meraup keuntungan.
Selain meminta aparat melakukan penindakan, Anggota Fraksi PAN ini juga mendorong Pertamina dan pengelola SPBU memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Menurutnya, pembatasan pembelian harus diterapkan secara konsisten, pengawasan melalui CCTV dioptimalkan, serta kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang maupun menggunakan tangki yang tidak sesuai ketentuan harus ditolak.
“Koordinasi pasokan juga harus dipercepat agar tidak ada alasan terjadinya kekosongan BBM di SPBU,” ujarnya.
Tak hanya itu, Eddy meminta Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Hiswana Migas segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan dan membuka posko pengaduan bagi masyarakat.
Ia mengingatkan, jika praktik pelangsiran terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya kelangkaan BBM subsidi, tetapi juga memicu kenaikan harga BBM eceran yang pada akhirnya semakin membebani masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat Kotim terus menjadi korban. BBM subsidi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
Sebelumnya, masyarakat mengeluhkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Sampit dalam beberapa hari terakhir.
Warga menduga antrean tersebut dipicu kembali maraknya aktivitas pelangsiran BBM subsidi, khususnya Pertalite, yang kini diduga dilakukan menggunakan mobil pribadi.
Kondisi itu menyebabkan masyarakat harus mengantre lebih lama untuk mendapatkan BBM, bahkan sebagian warga mengaku terpaksa membeli Pertalite eceran dengan harga yang lebih tinggi ketika stok di SPBU habis. (Nardi)
