SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara menggandeng Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) untuk membahas berbagai tantangan pembangunan daerah, khususnya sektor pendidikan yang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Kantor Bupati Sukamara, Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Rektor UMPR Muhammad Yusuf bersama sejumlah dekan di lingkungan UMPR serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sukamara.
Dalam forum tersebut, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama. Bupati Sukamara, Masduki menjelaskan bahwa FGD ini merupakan upaya Pemkab Sukamara bersama UMPR untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Bumi Gawi Barinjam melalui akselerasi pendidikan.
“Kami banyak mendapat masukan dari pak rektor dan jajaran, bagaimana kedepan Sukamara bisa berkembang dan tentu yang dibangun pertama klai adalah manusianya, ” jelas Masduki.
Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga dinilai penting untuk memastikan layanan pendidikan dapat diberikan secara merata, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah pelosok Kabupaten Sukamara.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Sukamara untuk terus menyusun berbagai program strategis yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan.
Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah melalui intervensi biaya pendidikan, di antaranya penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi peserta didik maupun mahasiswa.
Program tersebut mencakup pengadaan perlengkapan peserta didik pada 51 satuan PAUD dengan sasaran 1.311 peserta didik, kemudian perlengkapan bagi 51 sekolah SD/MI yang menjangkau 1.221 peserta didik, serta pengadaan perlengkapan bagi 22 SMP/MTs dan 12 SMA/SMK/MA.
Untuk mendukung berbagai program tersebut, Pemkab Sukamara mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,07 miliar pada 2025 dan Rp5,49 miliar pada 2026. Dukungan tersebut turut diperkuat melalui pemanfaatan dana CSR/TJSLP.
Tak hanya persoalan akses pendidikan, pemerataan fasilitas juga menjadi perhatian. Pemkab Sukamara telah menjalankan berbagai program pembangunan, rehabilitasi serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah satuan pendidikan.
Melalui FGD bersama UMPR, Pemkab Sukamara berharap dapat memperoleh masukan dan rekomendasi akademis dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting karena pembangunan daerah membutuhkan pendekatan berbasis data, kajian akademis dan evaluasi yang terukur.
FGD tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia pendidikan tinggi dalam merumuskan strategi pembangunan Kabupaten Sukamara ke depan.
Peningkatan IPM tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang layak, berkualitas dan merata. Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Sukamara berupaya memastikan pembangunan pendidikan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (enn)
