PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta masyarakat melaporkan dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengingatkan masyarakat tidak menimbun BBM. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kapolda Kalteng dan pihak terkait untuk mengantisipasinya.
“Tapi kita sudah sampaikan dengan Pak Kapolda, pihak terkait, dan masyarakat luas, ayo, jangan sampai menimbun,” kata Agustiar saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 17 Agustus 2026.
Agustiar meminta masyarakat melaporkan jika menemukan dugaan penimbunan BBM. Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memberikan informasi tersebut.
“Kalau ada penimbun ini lapor ke kami ya, kami akan beri bonus Rp8,1 juta sesuai dengan HUT ke-81 RI ini,” pungkasnya.
Antrean kendaraan sendiri mulai mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalteng, termasuk Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Agustiar mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan kondisi ketersediaan BBM di Kalteng.
Ia mengaku telah menghubungi Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dan Sales Area Manager Retail Pertamina Kalteng terkait kondisi antrean tersebut.
Menurut Agustiar, hasil koordinasi menunjukkan antrean BBM di Kalteng bukan disebabkan kelangkaan.
“BBM ini bukan langka, kami sudah hubungi EGM PT Pertamina Kalimantan, dan sudah panggil Sales Manajer Kalteng,” katanya.
Ia menjelaskan antrean terjadi akibat peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah harga Pertamax mencapai Rp16.650 per liter.
“Ini masalah harga Pertalite dan Pertamax itu beda harga kurang lebih Rp6.000, nah ini jadi masalah,” jelasnya.
Menurutnya, selisih harga tersebut membuat permintaan terhadap Pertalite meningkat sehingga berdampak pada antrean di sejumlah SPBU.
(Sya'ban)
