PALANGKA RAYA – Belum lama ini Jajaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran Komisi I DPRD Kalteng memantau salah satu perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Barito Timur (Bartim) untuk melihat serapan pajak dari sumber Pajak Air Permukaan.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan tersebut perlu digencarkan.
Pasalnya, ia menilai bahwa, meskipun Perda Pajak Air Permukaan telah disahkan, namun serapan sumber pajak dari Peraturan Daerah tersebut masih belum cukup optimal dan harus ditingkatkan.
“Saat melaksanakan kunjungan kerja ke salah satu PBS di Kabupaten Barito Timur beberapa waktu lalu, kami menilai serapan pajak dari sember Pajak Air Permukaan masih belum optimal. Apalagi Perda tersebut masih belum cukup dikenal sehingga perlu adanya peningkatan sosialisasi,” ujar Yohannes Freddy Ering, Kamis 24 Februari 2022.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga menjelaskan, Perda Pajak Air Permukaan bisa menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila mampu dikelola secara optimal. Dimana penerapannya mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalteng Nomor 26 tahun 2015.
“Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2022, Pemerintah memang melakukan optimalisasi PAD, sehingga kita ikut turun ke wilayah yang memiliki wajib pajak terlebih terkait Pajak Air Permukaan yang belum terlalu banyak yang mengetahuinya,” tuturnya.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ini juga mengungkapkan, bahwa pajak air permukaan diberlakukan untuk perusahaan yang menggunakan air permukaan, seperti perusahan karet, perusahaan tambang dan lainnya.
Kata Dia, air permukaan sudah banyak digunakan oleh perusahaan industri, seperti pabrik karet, perusahaan PDAM, seperti yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ada perusahaan tambang Bauksit.
“Kita berharap, Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi lebih intens lagi terkait pajak air permukaan. Selain itu, memberikan edukasi kepada perusahaan terkait proses pembuatan perizinan,” tutup Yohannes Freddy Ering. (M.Slh/beritasampit.co.id).
