Penanganan Karhutla di Pulang Pisau Terus Dilakukan, Total Biaya dan Sumber Anggaran Masih Jadi Pertanyaan

DENNY/BERITASAMPIT - Personel satgas gabungan penanganan Karhutla saat melakukan pemadaman di wilayah Pulang Pisau.

PULANG PISAU – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sepanjang 2026 terus melibatkan personel, peralatan dan logistik di berbagai lokasi. Namun di tengah operasi yang masih berjalan, publik dan salah satu warga Panunjung Tarung Kelurahan Pulang Pisau berinisial G (52), masih menunggu keterbukaan mengenai berapa total anggaran yang telah dikeluarkan, dari mana sumber dananya, serta bagaimana realisasinya, Sabtu 3 Oktober 2026.

Kebutuhan operasi pemadaman tidak hanya berkaitan dengan pengerahan petugas. Bahan bakar kendaraan dan mesin pompa, konsumsi personel, air minum, makanan, transportasi, selang, nozzle, alat pelindung diri, masker, komunikasi hingga mobilisasi ke lokasi kebakaran menjadi bagian dari kebutuhan yang membutuhkan pembiayaan. Karena itu, data mengenai pagu, pencairan, realisasi dan sisa anggaran penting diketahui untuk menggambarkan besarnya dukungan pemerintah terhadap penanganan karhutla.

Berdasarkan informasi penanganan pada 26 September 2026, Satgas Karhutla Pulang Pisau masih melakukan pemadaman, pembasahan, pendinginan dan patroli di sejumlah wilayah. Salah satu lokasi yang mendapat perhatian adalah Kelurahan Kalawa dengan perkiraan luas lahan terbakar sekitar 250 hektare, sementara petugas menghadapi kendala akses dan keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan operasional di lapangan dapat berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya.

Persoalan berikutnya menyangkut sumber pembiayaan. Publik perlu memperoleh penjelasan apakah seluruh biaya operasi dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Pulang Pisau atau terdapat dukungan dari APBD reguler, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga maupun sumber lainnya. Pemisahan ini juga penting karena sebagian peralatan dan logistik disebut berasal dari bantuan pemerintah pusat, sehingga perlu dibedakan antara barang bantuan dengan belanja yang dibiayai pemerintah daerah.

baca juga ...  DP3AP2KB Pulang Pisau Ajak Lintas Sektor Perkuat Layanan Keluarga

Selain anggaran, jumlah personel yang benar-benar dikerahkan khusus untuk Pulang Pisau juga perlu diperjelas. BNPB pada 21 September 2026 menyebut sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, termasuk TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, ASN dan relawan. Untuk Pulang Pisau, publik perlu mengetahui komposisi personel berdasarkan instansi, termasuk jumlah petugas BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, ASN dan relawan yang bertugas di lapangan.

Keterlibatan ASN dari sejumlah organisasi perangkat daerah juga membutuhkan kejelasan administrasi. Pengerahan aparatur untuk membantu penanganan bencana pada prinsipnya merupakan bagian dari respons pemerintah, namun penugasannya perlu memiliki dasar yang jelas, seperti surat perintah atau keputusan satuan tugas, termasuk pengaturan jadwal dan pembagian tugas agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Data tersebut juga penting jika terdapat pembiayaan berupa konsumsi, transportasi, perjalanan dinas atau kebutuhan operasional personel.

Karena itu, informasi yang perlu dibuka kepada masyarakat bukan sekadar jumlah pagu. Pemkab Pulang Pisau melalui perangkat terkait perlu menjelaskan berapa BTT yang tersedia dan telah dicairkan, berapa yang sudah direalisasikan, berapa sisanya, serta rincian penggunaan untuk BBM, konsumsi, peralatan, transportasi, logistik dan kebutuhan Poslap. Dasar pengeluaran, dokumen perencanaan seperti Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) apabila digunakan, pejabat pengelola kegiatan serta mekanisme pengawasan juga menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban anggaran.

Tim media akan terus mengikuti perkembangan penanganan karhutla di Pulang Pisau, termasuk pengerahan personel, penggunaan sarana prasarana, bantuan pemerintah pusat dan daerah serta realisasi anggarannya. Konfirmasi selanjutnya akan diarahkan kepada BPBD, BKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bupati, Sekda dan pihak terkait untuk memperoleh keterangan resmi. Publik pada akhirnya membutuhkan informasi yang utuh: berapa biaya yang telah dikeluarkan, dari mana sumbernya, untuk apa digunakan, siapa yang mengelola dan bagaimana pertanggungjawabannya. (denny)

baca juga ...  Kampung Lewu Bahalap Jadi Percontohan Sanitasi, Pulang Pisau Siapkan Pengelolaan Sampah dan Limbah Terpadu
Bagikan:
Berita Populer