PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Wengga Febri Dwi Tananda, menyoroti terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Ia menegaskan bahwa kenaikan ini harus dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.
“Kenaikan PPN sebesar 12 persen akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa, yang pada akhirnya membebani masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperburuk kondisi ekonomi rakyat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah,” ujar Wengga, di Palangka Raya, Senin 6 Januari 2025.
Menurut Wengga, kenaikan pajak hanya akan efektif jika diiringi dengan kebijakan penyeimbang yang berpihak kepada masyarakat kecil.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat ini menekankan perlunya subsidi kebutuhan pokok, pengendalian harga, dan program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah harus hadir untuk menjamin bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Kebijakan ini harus diimbangi dengan langkah konkret untuk melindungi rakyat dari dampak kenaikan harga,” jelasnya.
Wengga juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merespons kebijakan ini.
Wakil Rakyat dari Dapil 2 meliputi Kotawaringin Timur-Seruyan itu berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah proaktif, seperti memperkuat pengawasan harga barang, memastikan distribusi bantuan sosial berjalan lancar, dan memberikan dukungan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pemerintah daerah harus menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan ini tidak menambah beban masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wengga meminta agar pemerintah pusat memanfaatkan hasil dari kenaikan PPN secara bijak dan transparan.
Menurutnya, pendapatan tambahan dari pajak harus dialokasikan untuk program-program prioritas yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
“Kenaikan pajak harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kami akan terus mengawal dan memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.
(Sya'ban)
