PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, meminta pemerintah provinsi untuk memprioritaskan pemerataan anggaran pembangunan, terutama di daerah pedesaan.
Menurutnya, pemerataan anggaran merupakan kunci untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di wilayah tersebut.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memperhatikan kebutuhan mendesak di desa–desa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Faridawaty, Minggu 26 Januari 2025.
Ia menjelaskan, banyak desa di Kalteng yang masih kekurangan fasilitas dasar, seperti jalan yang memadai, akses terhadap layanan kesehatan, serta fasilitas pendidikan yang layak.
Hal ini, menurutnya, memengaruhi kualitas hidup masyarakat desa.
“Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa masih sangat terlihat. Ini adalah tantangan besar yang harus segera diatasi agar masyarakat desa tidak tertinggal,” tegasnya.
Faridawaty menyebut, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat program pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis potensi lokal.
Hal ini, katanya, tidak hanya akan meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat.
“Misalnya, dengan mengembangkan produk-produk lokal dan memberikan pelatihan keterampilan. Ini bisa membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa,” jelasnya.
Ia juga berharap pemerintah provinsi lebih transparan dalam pengelolaan anggaran pembangunan, sehingga program-program yang dirancang dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
“Ke depan, kami akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pembangunan agar lebih merata dan inklusif, sehingga seluruh masyarakat Kalteng, baik di kota maupun desa, dapat merasakan dampaknya,” tutup Faridawaty.
(Sya'ban)
