SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu mengungkapkan masih banyak anak di Kotim yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi akibat kendala finansial. Menurutnya, keterbatasan biaya menjadi faktor utama yang menghambat akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami masih menemukan anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk menciptakan solusi agar pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ujar Dadang, Jumat 31 Januari 2025.
Ia juga menekankan pentingnya fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di pelosok desa. Pemerataan pembangunan sektor pendidikan dinilai masih menjadi kendala, termasuk akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Situasi ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat pendidikan adalah kunci utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga pemerintah.
“Kami berharap pemerintah daerah lebih aktif meningkatkan fasilitas pendidikan serta memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu,” tambahnya.
Dadang menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kotim terus mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus memperhatikan sektor pendidikan, terutama di wilayah pelosok yang masih minim fasilitas.
“Pendidikan yang layak harus bisa dinikmati oleh semua masyarakat, tanpa terkecuali,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Pemkab Kotim untuk mempertimbangkan penambahan alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, meski saat ini anggaran pendidikan sudah di atas 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerataan fasilitas dan akses pendidikan dinilai masih belum optimal.
“Peningkatan SDM yang berkualitas harus didukung oleh usaha pemerintah daerah, baik dalam hal penyediaan fasilitas maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, kami meminta adanya penambahan anggaran untuk sektor pendidikan,” tuturnya.
Politisi PAN ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas, sehingga dapat mendorong pembangunan di Kotim ke arah yang lebih baik.
(nardi)
