PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah menggelar rapat pembentukan tim untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak tahun 2025 di Ruang Rapat Biro Organisasi, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 30 Januari 2025.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian RB dan Akuntabilitas Kinerja, Yosias, serta perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kalteng yang membidangi urusan reformasi birokrasi.
Plt. Kepala Biro Organisasi, Betri Susilawati, yang memimpin rapat menekankan bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan implementasi RB yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Seperti yang kita ketahui, masing-masing PD sudah memiliki rencana aksi. Hal ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui rapat ini, kita harapkan RB dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujar Betri.
Betri juga menyampaikan bahwa sambil menunggu hasil evaluasi RB tahun 2024 yang dijadwalkan keluar pada Februari mendatang, pihaknya akan meninjau kembali pelaksanaan rencana aksi di tahun sebelumnya. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk mencapai target yang lebih tinggi.
“Diharapkan nantinya kita bisa meraih predikat BB atau lebih tinggi dalam penilaian RB tahun 2024. Oleh karena itu, kita perlu melakukan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya agar langkah-langkah yang diambil di tahun ini bisa lebih terarah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian RB dan Akuntabilitas Kinerja, Yosias, mengungkapkan bahwa RB Berdampak memiliki empat fokus utama, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, serta optimalisasi belanja produk dalam negeri.
Ia menargetkan bahwa pada triwulan ketiga tahun 2025, sebagian besar rencana aksi sudah mencapai minimal 75 persen, bahkan beberapa di antaranya diharapkan sudah selesai 100 persen.
“Untuk mendukung pencapaian ini, akan dibentuk tim khusus admin yang bertugas mengelola pelaporan RB pada portal Kementerian PAN-RB. Selain itu, masing-masing PD diharapkan segera mengisi dan menyusun rencana aksi 2025, yang nantinya akan kami himpun dan laporkan,” ungkap Yosias.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kalteng, Diana, yang menjelaskan tentang rencana aksi yang saat ini sedang berjalan.
Evaluasi terhadap pelaksanaan RB juga akan didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal yang telah disusun oleh Inspektorat Provinsi Kalteng.
Melalui langkah ini, Pemprov Kalteng berharap implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak dapat lebih terarah dan memberikan hasil nyata bagi pembangunan serta pelayanan publik di daerah.
(Sya'ban)
