PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah (pemda) melakukan pemangkasan belanja di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas.
Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, serta diperjelas melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025 dari Kementerian Keuangan.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan anggaran sesuai arahan dari pemerintah pusat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, menyebut bahwa efisiensi ini akan berdampak pada belanja daerah, sehingga perlu ada penyesuaian dalam pengalokasian anggaran.
“Ketika pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan. Jika dana dari pusat tidak disalurkan, maka kita harus mengevaluasi kembali belanja daerah dan menentukan program strategis yang menjadi prioritas utama, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sri Widanarni usai menghadiri konferensi pers di Ruang Vicon BPS Kalteng, Rabu 5 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini berlaku secara nasional dan mencakup 16 sektor belanja yang harus mengalami efisiensi.
Beberapa sektor yang terkena pemangkasan besar di antaranya belanja alat tulis kantor yang dikurangi hingga 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen, serta rapat, seminar, dan sejenisnya sebesar 45 persen.
Selain itu, kajian dan analisis dipangkas 51,5 persen, jasa konsultan 45,7 persen, serta perjalanan dinas sebesar 53,9 persen.
Pemangkasan juga dilakukan terhadap belanja percetakan dan souvenir sebesar 75,9 persen, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan sebesar 73,3 persen, serta infrastruktur yang turut dikurangi hingga 34,3 persen.
Selain perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor dan percetakan menjadi sektor yang paling besar pemotongannya, masing-masing mencapai 90 persen dan 75,9 persen.
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 53,9 persen menjadi salah satu aspek yang cukup berpengaruh dalam efisiensi belanja daerah.
Namun, Sri menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan tetap mengutamakan program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengganggu pembangunan dan pelayanan publik. Kita akan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
(Sya'ban)
