PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar rapat teknis terkait penginputan usulan dalam aplikasi E-Rakortek di Aula Serbaguna Bapperida Kalteng, Rabu, 12 Februari 2025.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025, yang berfokus pada sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, menekankan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam memastikan program prioritas daerah selaras dengan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan lebih efektif dan terarah.
“Rakortekrenbang bukan hanya sekadar mekanisme formalitas, tetapi menjadi instrumen utama dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang sinergis dengan pusat,” katanya.
Rakortekrenbang 2025 akan membahas 31 urusan pemerintahan daerah, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Leonard menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah harus memastikan program yang diajukan sejalan dengan kebijakan nasional agar memperoleh dukungan anggaran yang optimal.
Dalam kesempatan ini, para perwakilan dari perangkat daerah mendapatkan arahan mengenai cara menyusun usulan berbasis data dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
“Penting bagi kita untuk memiliki perencanaan yang berbasis data dan terukur agar pembangunan lebih tepat sasaran,” lanjutnya.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Leonard menyebut bahwa forum ini juga menjadi wadah untuk menyepakati dukungan subkegiatan yang dapat mendorong pencapaian target pembangunan daerah.
Hasil dari Rakortekrenbang ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Kesepakatan yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam alokasi anggaran pembangunan mendatang.
Dengan adanya forum ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng.
(Sya'ban)
