PALANGKA RAYA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah guna memastikan efektivitas pembangunan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Kalteng Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Induk, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 13 Februari 2025.
Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menyampaikan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025 akan difokuskan pada lima sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, perbaikan tata kelola anggaran di sektor-sektor ini akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi ini bukan hanya sekadar mengidentifikasi berapa nilai anggaran yang tidak efektif, tetapi juga melihat pola permasalahan serta intervensi yang dibutuhkan agar pembangunan daerah lebih optimal,” jelas Ilham.
Ia juga menambahkan bahwa efektivitas penganggaran harus diukur dari sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Ilham mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari praktik silo budgeting, di mana masing-masing perangkat daerah bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.
Ia menekankan perlunya kerja sama antar-organisasi perangkat daerah (OPD) agar alokasi anggaran dapat lebih terintegrasi dan memberikan hasil yang lebih maksimal.
Sementara itu, Plh. Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Pemkumpol), Suharno, yang memimpin rakor, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menghindari pelanggaran dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada bagaimana strategi perencanaan dan penganggaran disusun sejak awal.
“Dengan koordinasi sejak awal, kita bisa memastikan strategi yang tepat dalam perencanaan program, sehingga dapat meminimalisir potensi masalah ke depannya,” ujar Suharno.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Kalteng akan terus berupaya meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Rakor ini diikuti oleh jajaran perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng serta secara virtual oleh Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng beserta jajaran masing-masing.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti hasil evaluasi ini dengan menyesuaikan kebijakan anggaran yang lebih berbasis kebutuhan dan capaian pembangunan daerah.
(Sya'ban)
