PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tetap optimistis bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan berjalan sesuai rencana, meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Leonard S. Apung, menegaskan bahwa proyek IKN masih terus berlangsung, dan Pemprov Kalteng berkomitmen sebagai mitra strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan ini.
Leonard juga menyoroti dampak positif keberadaan IKN bagi wilayah sekitar, termasuk Kalimantan Tengah. Ia menegaskan bahwa rencana pembangunan jangka panjang Kalteng 2025-2045 tetap selaras dengan program prioritas nasional demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Mandat dari pemerintah pusat kepada Kalteng, kita sebagai pusat lumbung pangan nasional, pusat hilirisasi SDA, dan pusat konservasi itu tetap berjalan. Tidak ada perubahan,” ujar Leonard, Sabtu 15 Februari 2025.
Terkait dengan isu pendanaan IKN, Leonard menegaskan bahwa pembiayaan proyek ini masih dalam pengaturan oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah kan lagi mengatur itu, kita tunggu saja. Artinya kegiatan disitu (IKN) masih berjalan sehingga kita mitra IKN ada kesejajaran. Sehingga di perbatasan IKN dengan Kalteng di Barito, kita tetap perkuat melalui sisi SDM, infrastruktur dan perekonomian yang lain, ” katanya.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN, Kalteng memiliki banyak peluang untuk mengambil manfaat dari pusat pertumbuhan ekonomi baru ini. Leonard mengatakan bahwa Kalteng sebagai mitra strategis IKN memainkan peran penting dalam distribusi pangan, energi, dan sumber daya alam ke IKN.
“Sehingga dari sisi distribusi tanaman pangan seperti beras kita bisa berpartisipasi di IKN. Belum lagi masalah energi. Kita rencakan janka panjang itu pembangunan bendungan Muara Joloi di Murung Raya yang nantinya dapat menjadi
sumber PLTA untuk kawasan Kaltim,” jelasnya.
Leonard juga menyebutkan bahwa perpindahan penduduk ke IKN akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kalteng. “Tentu ini meningkatkan perekonomian kita. Kemudian pasti mengurangi angka kemiskinan,” tuturnya.
Selain sektor pangan dan energi, sektor jasa juga diprediksi akan berkembang pesat seiring dengan meningkatnya konektivitas antara Kalteng dan IKN.
“Kalteng ini sangat terjadi pergerakan perekonomian masyarakat semakin berkembang Ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terjadi,” ujarnya.
Dalam mendukung konektivitas tersebut, Pemprov Kalteng terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk rencana pengembangan jalur kereta api dari Kalteng menuju IKN.
“Kereta api tetap kita rencakan, Dishub juga merencanakan. Jadi dari kalteng menuju IKN. Kemudian sebaliknya moda transportasi yang lain kita memaksimalkan adalah jalan nasional terutama menuju ke 272 pelebaran jalan,” jelasnya.
Pelebaran jalan menuju kawasan 272 saat ini sudah mulai dilakukan. Leonard menyebutkan bahwa pihaknya telah mengusulkan proyek ini ke Kementerian, Bappenas, dan Komisi V DPR RI.
“Dari sekarang sudah mulai, kita ke arah barito ini. Jadi pelebaran ini sudah kita usulkan ke Kementrian, Bapenas Komisi V DPR, yang mana menuju 272. Lebar jalan 7 meter lebar bahu jalan 2 meter,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai kelanjutan rencana proyek kereta api dari Kalteng ke IKN jika pembangunan IKN mangkrak, Leonard menegaskan bahwa Pemprov Kalteng tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa berandai-andai, karena itu keputusan pemerintahan pusat. Kita ikuti saja hasilnya. Pemrov akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Perencanaan kita tetap berjalan, tetapi apa yang dilakukan pemerintah pusat kita bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota,” tegasnya.
Leonard menegaskan bahwa Pemprov Kalteng tetap optimistis terhadap kelanjutan pembangunan IKN.
“Kita masyarakat kalteng, Pemprov Kalteng harus tetap optimis, semua kebijakan harus tetap mengacu kepada pemerintah pusat entah itu terjadi perlambatan atau percepatan. Yang kita harapkan adalah adanya percepatan pembangunan,” pungkasnya.
(Syauqi)
