PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tidak akan berdampak pada program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini disampaikannya dalam menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Kalteng pada Rabu, 19 Februari 2025.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan, salah satunya menolak pemotongan anggaran pendidikan yang dikhawatirkan mengganggu akses beasiswa dan kesejahteraan tenaga pendidik. Para mahasiswa menyoroti pentingnya alokasi anggaran pendidikan yang stabil guna memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ansyari memastikan bahwa pemerintah tetap menjadikan KIP sebagai prioritas utama.
“Pemerintah pusat sudah menekankan bahwa beasiswa KIP bukanlah anggaran yang akan dipotong. Yang menjadi target efisiensi adalah pengeluaran yang tidak terlalu mendesak, seperti perjalanan dinas pejabat serta berbagai acara seremonial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran lebih difokuskan pada pengurangan fasilitas pejabat serta kegiatan forum diskusi yang sering kali hanya bersifat seremoni belaka.
Menurutnya, langkah ini bertujuan agar efisiensi lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan sektor pendidikan.
Kebijakan efisiensi anggaran sendiri sebelumnya telah diumumkan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pengalokasian dana untuk program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, mahasiswa menilai kebijakan ini berisiko mengurangi hak masyarakat di sektor lain, termasuk pendidikan.
Di akhir pernyataannya, Ansyari menyampaikan bahwa DPRD Kalteng akan berupaya menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Kami akan terus mengawal aspirasi ini agar mahasiswa dan masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.
(Sya'ban)
