PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk menyosialisasikan program Bank Tanah sekaligus membahas penyusunan proposal pelepasan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPK-TP). Acara yang diprakarsai Badan Bank Tanah ini berlangsung di Hotel Best Western Batang Garing, Rabu 26 Februari 2025.
Kepala BAPPERIDA Kalteng, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya FGD tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di Kalteng.
“Kegiatan ini sangat penting, terlebih karena dirangkaikan dengan penyusunan proposal pelepasan HPK-TP guna mendukung ketahanan pangan dan energi, serta rencana perolehan tanah dari kawasan hutan (APL) di Kotawaringin Timur,” ucapnya.
Sebagai provinsi terluas di Indonesia, Kalteng memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Pelepasan HPK-TP, menurutnya, bukan sekadar alih fungsi lahan, tetapi upaya untuk menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berimbang bagi masyarakat.
“Pelepasan ini harus dikelola secara bijak, tidak hanya demi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga demi kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Kehadiran Badan Bank Tanah dapat mendorong pengelolaan aset tanah yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan dalam merealisasikan program ini. FGD ini bukan sekadar diskusi, tapi momentum awal untuk mewujudkan Kalteng yang berkah, maju, dan bermartabat,” ungkapnya. (yud)
