MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Yaser Arafat secara resmi menutup rangkaian kegiatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2026 bertempat di Aula Bappeda Litbang Muara Teweh, Selasa 11 Maret 2025.
Dalam kegiatan ini dihadiri unsur FKPD, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Barito Utara dan undangan terkait lainnya.
Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Yaser Arafat menyampaikan, kesepakatan prioritas program yang kita rencanakan ini, untuk dilaksanakan pada tahun 2026 yang akan datang.
“Kesepakatan ini pulalah yang akan kita angkat ke proses selanjutnya yaitu Musrenbang RKPD Kabupaten Barito Utara tahun 2026 yang rencananya akan dilaksankan hari Senin 17 Maret 2025,” ungkap Yaser membacakan sambutan Pj Bupati Barito Utara Muhlis.
Yaser Arafat menambahkan, dari seluruh rencana kerja perangkat daerah se-Kabupaten Barito Utara, akan diformulasikan dan ditetapkan menjadi RKPD tahun 2026, sekaligus sebagai acuan dalam menyusun kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.
“Untuk hasil forum perangkat daerah menjadi acuan dan perhatian untuk menyempurnakan rancangan awal rencana kerja masing-masing perangkat daerah menjadi rancangan kerja perangkat daerah,” jelas Yaser Arafat.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Henny Rosgiaty Rusli menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Barito Utara sudah mengacu pada rumusan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD).
“Tahun 2024-2026 antara lain meliputi peningkatan infrastruktur wilayah, pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan, mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan hidup untuk membangun berkelanjutan, penurunan angka stunting kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital dan memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga IKN,” tuturnya. (isk)
