JAKARTA– Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Muktarudin optimistis komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia bisa mencapai target karbon netral (net zero emission) sebelum tahun 2050.
“Komitmen Pak Presiden itu akan menjadi sinyal positif pemerintahan periode pertama beliau untuk mempercepat transisi energi tanah air,” tutur Mukhtarudin, Senin 17 Maret 2025.
Untuk itu, Anggota Komisi XII DPR RI mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, baik di sektor rumah tangga maupun industri.
Apalagi, kata Mukhtarudin, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ground-Mounted 100 MWp yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat terbesar di Indonesia itu adalah sebuah simbol sejarah baru dalam upaya transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Mukhtarudin pun mendorong pemerintah fokus pada pengembangan PLTS Atap saat ini, karena itu menjadi salah satu rencana pemerintahan Prabowo guna mendorong bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditargetkan mencapai 23% pada 2025 mendatang.
“Di samping penguatan kolaborasi juga perlu dilakukukan untuk mempercepat pengembangan PLTS guna mencapai target bauran EBT tanah air” imbuh Muktarudin.
Pengembangan dan optimalkan PLTS, lanjut Mukhtarudin, diharapkan dapat memperkuat sistem kelistrikan dengan memperkenalkan pasokan energi bersih yang lebih stabil.
“Dengan demikian Indonesia semakin melangkah mantap menuju pemanfaatan energi terbarukan secara optimal, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa depan,” tandas Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menanggapi Presiden Prabowo yang menegaskan Indonesia berencana untuk menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dalam 15 tahun ke depan dan 100 persen listrik yang dipasok dari energi terbarukan dalam waktu 10 tahun ke depan.
Menurut Mukhtarudin, pernyataan Presiden menghentikan operasi PLTU di 2040 dan mencapai 100 persen energi terbarukan dalam kurun waktu yang serupa merupakan sinyal positif dari ambisi Prabowo untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Guna mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, Indonesia perlu mengurangi kapasitas dan pembangkitan listrik dari PLTU batu bara sebesar 11 persen pada 2030, lebih dari 90 persen pada 2040, dan menghentikan operasional PLTU seluruhnya di 2045.
Politisi Dapil Kalteng ini pun berharap semua pihak dan stakeholder terkait menyusun target, peta jalan yang rinci, rencana yang terukur.
“Artinya, butuh dukungan dan kebijakan dan regulasi yang selaras untuk mencapai target tersebut,” pungkas Mukhtarudin.
Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun optimistis bahwa Indonesia bisa memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan nol emisi karbon (net zero emissions/NZE) secara global.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk memaksimalkan pemanfaatan energi hijau, dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah,” kata Bahlil.
Indonesia memiliki potensi pengembangan bauran EBT mencapai 3.687 gigawatt, potensi ini terdiri atas pengembangan tenaga air (hidro) sebesar 95 gigawatt, tenaga surya 3.294 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, panas bumi (geotermal) 23 gigawatt, energi bayu atau angin 155 gigawatt, serta potensi elektrifikasi dari laut mencapai 63 gigawatt.
Selain itu, pemerintah telah menetapkan target pengurangan gas rumah kaca (GRK) sesuai Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) yakni sebanyak 912 juta ton CO2 pada 2030.
(adista)
