PALANGKA RAYA – Aksi protes terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) memanas di Palangka Raya. Puluhan mahasiswa dari Gerakan Masyarakat Sipil Kalteng (Gemas) mengepung kantor DPRD Kalimantan Tengah pada Senin, 24 Maret 2025, dengan satu pesan tegas: tolak militerisasi jabatan sipil!
Berpakaian serba hitam dan membawa spanduk bertuliskan “Kembalikan Supremasi Sipil”, massa mendesak pemerintah mencabut revisi UU TNI yang dianggap sebagai ancaman nyata bagi demokrasi. Mereka menuding regulasi baru ini membuka jalan lebar bagi TNI menguasai posisi strategis di ranah sipil.
Joni Napitupulu, Sekretaris Fungsi Organisasi GMKI Kalteng, menyampaikan kekhawatiran tajam.
“Bayangkan, sebelem UU ini disahkan sudah banyak jabatan sipil yang sudah dimasuki TNI, apalagi setelah UU ini disahkan,” tegasnya saat berorasi di hadapan anggota DPRD.
Joni juga mempertanyakan transparansi dalam proses pembahasan revisi UU TNI yang menurutnya dilakukan secara tertutup.
“Kami bingung, bahkan sebelum diubah UU TNI, jabatan sipil yang sangat strategis sudah dimasuki oleh TNI. Apalagi ketika sudah diubah, bagaimana hidup ktia nantinya kalau berontak dikit langsung ditembak?,” katanya.
“Bagaimana kami bisa berprasangka buruk kalau rapatnya saja sembunyi-sembunyi di hotel? Di tengah efisiensi anggaran,” tambah dia lagi.
Ia juga mengungkap beberapa jabatan sipil strategis yang saat ini ditempati oleh perwira tinggi TNI. Beberapa di antaranya adalah Mayjen Novi Dirut Bulog, Laksamana Heriyawan BP Haji, Mayjen Irham Irjen Kementan, Mayjen Hariyono Irjen Kemenhub.
Ia mempertanyakan relevansi militer dalam jabatan-jabatan tersebut.
“Ngapain TNI di Kementerian Perhubungan? Mau tembak-tembakan?,” ujarnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti cepatnya kenaikan pangkat beberapa perwira TNI yang ditugaskan di pemerintahan. Salah satunya adalah Letkol Teddy, yang disebut memiliki jalur karier cepat setelah ditempatkan sebagai Sekretaris Kabinet sebelum akhirnya dipindahkan ke Sekretariat Militer Presiden.
“Setelah saya riset sudah ada 2 ribu lebih anggota TNI yang masuk jabatan sipil. Boleh riset sendiri apa yang disampaikan,” tandasnya.
(Syauqi)
