PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan dengan sentuhan khas daerah. Melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 yang digelar Jumat, 11 April 2025, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya mengusung kearifan lokal dan pemerataan pembangunan sebagai fondasi utama.
Plt. Sekretaris Daerah Katma F. Dirun membuka forum di Aula Serbaguna Bapperida dan menegaskan pentingnya peran publik dalam menyempurnakan arah pembangunan.
“Konsultasi ini bertujuan menjaring aspirasi dan saran dari perangkat daerah serta para pemangku kepentingan, terkait permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RPJMD,” jelas Katma.
Katma mengungkapkan bahwa RPJMD 2025–2029 disusun dengan mengusung visi besar: “Mengangkat Harkat Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045.”
Ia menjelaskan, “Visi ini menjadi landasan moral dan arah pembangunan daerah. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kultural dan keadilan sosial.”
Untuk merealisasikan visi tersebut, Pemprov Kalteng menetapkan lima misi pokok. Pertama, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam lokal secara bijaksana.
Kedua, penguatan pendidikan inklusif berbasis etika dan budaya lokal. Ketiga, pembangunan infrastruktur merata untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Keempat, peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses. Kelima, pelestarian dan pemberdayaan kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.
“Kami menyusun arah pembangunan yang komprehensif agar dapat menjawab tantangan global dan lokal sekaligus, serta menjadikan kearifan lokal sebagai kekuatan transformasi sosial,” ucap Katma.
Ia juga menguraikan delapan arah prioritas pembangunan yang dirancang secara sistematis untuk mewujudkan misi tersebut, termasuk swasembada pangan, pembangunan SDM adaptif, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, hingga reformasi birokrasi dan pengentasan kemiskinan berbasis desa.
“Dengan dokumen ini, kita ingin memastikan pembangunan berjalan inklusif, berbasis data, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan ini bukan sekadar dokumen administratif, tapi panduan kerja nyata menuju Kalteng yang lebih baik,” pungkas Katma.
(Sya'ban)
