PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyo Rini, menilai bahwa program Optimalisasi Lahan (OPLA) dan cetak sawah di provinsi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga menyimpan potensi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD).
“Program ini adalah bagian dari ketahanan pangan yang dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Kami mendukung penuh karena manfaatnya bukan hanya dirasakan petani dan masyarakat, tapi juga bisa berkontribusi langsung pada pendapatan daerah,” ujar Pipit kepada Berita Sampit, Senin, 14 April 2025.
Menurut data yang diterimanya, luasan program cetak sawah dan OPLA untuk tahun 2025 mencapai 102.622 hektare.
Luasan itu, kata Pipit, tentu membutuhkan ratusan unit alat berat dan pasokan bahan bakar dalam jumlah besar.
Ia menilai sektor ini menjadi celah penting untuk mendorong pendapatan daerah, terutama dari pajak bahan bakar dan pajak alat berat.
“Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan alat berat dan BBM untuk proyek ini adalah potensi PAD yang sangat signifikan. Ini juga selaras dengan visi Bapak Gubernur Agustiar Sabran dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ucap politikus perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Pipit mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng untuk aktif berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) yang menjadi leading sector dalam program OPLA dan cetak sawah.
Kolaborasi ini, menurutnya, penting agar regulasi yang sudah ada dapat dioptimalkan pelaksanaannya di lapangan.
Ia merujuk pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memuat dasar hukum pungutan dari sektor bahan bakar dan penggunaan alat berat.
“Kami di DPRD mendukung sepenuhnya kebijakan nasional soal ketahanan pangan. Tapi kami juga tidak ingin daerah hanya menjadi pelaksana teknis tanpa mendapatkan manfaat fiskal yang sepadan,” kata Pipit.
Ia menambahkan bahwa dukungan DPRD juga akan diarahkan pada pengawasan dan penguatan regulasi pelaksana agar potensi penerimaan dari proyek-proyek besar seperti OPLA bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan daerah.
“Ini momentum besar untuk membuktikan bahwa pembangunan berbasis desa dan pertanian juga bisa menopang kemandirian fiskal,” ujarnya.
(Sya'ban)
