PALANGKA RAYA – Pemerataan akses layanan keuangan masih menjadi pekerjaan rumah Kalimantan Tengah (Kalteng).
Meski Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah terbentuk di seluruh 15 kabupaten/kota, tantangan tetap mengemuka: infrastruktur belum merata, literasi keuangan rendah, dan keterjangkauan layanan masih jadi soal.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja TPAKD Kalteng Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, Kamis, 17 April 2025.
Membacakan sambutan Gubernur, Sri mengatakan bahwa keberadaan TPAKD di seluruh daerah harus menjadi titik tolak untuk menghadirkan program-program inovatif yang bisa memperluas akses keuangan secara nyata.
“Saya berharap ini bukan hanya seremonial. Harus ada gebrakan program yang inovatif dan implementatif,” ujarnya.
Sri menyebut Kalteng menyimpan potensi ekonomi besar dari sektor pertanian, perikanan, kehutanan hingga pariwisata. Namun akses keuangan di wilayah-wilayah terpencil masih terbatas.
Ia meminta seluruh TPAKD mengevaluasi program yang telah berjalan dan segera menyusun program baru yang adaptif terhadap tantangan lapangan.
Tak hanya itu, ia mendorong sinergi erat antara TPAKD dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengembangkan inovasi layanan keuangan. “TPAKD harus jadi garda terdepan. Jangan hanya menggugurkan kewajiban,” kata Sri.
Rakor ini juga menyoroti agenda nasional. Tahun ini, Kalteng akan berpartisipasi dalam Rakornas TPAKD 2025, yang di antaranya akan memuat penilaian dan pemberian TPAKD Award. Laporan rencana dan realisasi program selama 2024, serta laporan tahunan TPAKD akan menjadi basis penilaian.
Sri mengingatkan, penghargaan bukan tujuan utama. “Namun ini adalah bentuk pengakuan atas kerja nyata. Mari kita jadikan momen ini sebagai pemacu untuk bekerja lebih serius, lebih kolaboratif,” pungkasnya.
(Sya'ban)
