PULANG PISAU – Ketua Komisi I DPRD Pulang Pisau, Suhardi, mengingatkan pentingnya tata kelola yang bersih dalam program pembangunan pertanian. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari.
Suhardi menegaskan, Komisi I akan memperkuat pengawasan terutama terkait penggunaan dana APBD maupun bantuan pusat untuk sektor pertanian. “Kita ingin setiap rupiah anggaran betul-betul sampai ke petani,” ujarnya, Senin 5 Mei 2025.
Menurutnya, salah satu rawan penyimpangan adalah pengadaan alat dan bantuan bibit, karena melibatkan pihak ketiga. Ia meminta OPD terkait selektif memilih rekanan yang kompeten dan berintegritas.
Selain itu, Suhardi mengimbau agar kelompok tani dilibatkan secara transparan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga distribusi bantuan.
Ia juga mengingatkan pentingnya laporan realisasi program yang akurat dan terbuka untuk publik. “Kalau semua terbuka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.
Dengan tata kelola yang baik, Suhardi optimistis sektor pertanian bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah tanpa meninggalkan masalah hukum. (ds)
