SAMPIT – Warga di bantaran sungai Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hidup dalam ketakutan. Sepanjang 2025, sudah empat kali buaya menerkam warga—beberapa korban mengalami luka serius, bahkan ada yang meregang nyawa.
Kondisi ini membuat konflik manusia dan buaya kian mengkhawatirkan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sampit mencatat serangan buaya terus meningkat, menjadi momok nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, angkat bicara. Ia mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan penangkaran buaya yang sudah lama direncanakan.
“Saya mewakili Komisi I, kami meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan penangkaran untuk konservasi buaya itu sendiri,” ungkap Angga usai mengikuti rapat paripurna, Senin 5 Mei 2025.
Menurut Legislator dari PDIP ini, keberadaan penangkaran buaya menjadi solusi panjang untuk mengatasi terjadinya konflik antara buaya dan manusia yang bertambah di wilayah Kotim ini.
“Keberadaan pengangkaran buaya juga akan mejadi destinasi wisata yang menarik dan baru di Kabupaten Kotawaringin Timur,” lanjutnya.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BKSDA setempat untuk menindaklanjuti beberapa kejadian serangan buaya. Ia juga menekankan bahwa buaya merupakan hewan yang dilindungi.
“Kami juga meminta BKSDA untuk mendata ulang buaya di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bahan pertimbangan kami untuk membuat kebijakan terkait ini,” pungkasnya.
(Ibra)
