PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional. Sejumlah titik lokasi telah disiapkan dan saat ini tengah menjalani studi kelayakan untuk menentukan lokasi yang paling layak dibangun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
“Sekolah Rakyat merupakan kebijakan Pak Prabowo dan Sekolah Rakyat itu di bawah Kementerian Sosial. Kemendikdasmen itu hanya sebagai pendukung dan kita sama Pemprov Kalteng di bawah Dinas Sosial. Kita tidak bisa lempar karena di situ ada gurunya dari kita, kurikulum dari kita. Nah, ini terkait pembangunan sekolahnya saja,” ujar Reza, Sabtu 10 Mei 2025.
Ia mengungkapkan bahwa Gubernur Kalteng telah menyampaikan kesiapan beberapa lokasi untuk pembangunan, yang saat ini masih dikaji untuk menentukan kelayakannya.
“Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Pak Gubernur sudah sampaikan ada beberapa titik di Kalteng. Nanti sedang dilakukan studi kelayakannya, mana yang lebih layak, mana yang lebih visibel untuk dibangun. Karena bukan hanya luasan yang penting, akses, stabilitas, kenyamanan, keamanan siswa itu penting,” jelasnya.
Adapun daerah yang telah mengusulkan lahan meliputi Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya.
“Sementara di Kapuas itu Pemkab ada tanah satu, kemudian dari tanah Pemprov di Kapuas ada satu. Kita cari lagi di wilayah Kota Palangka Raya juga ada disiapkan, punya Pemprov lahannya. Jadi siap bangun aja, tapi sudah kita ajukan proposal ke Kementerian Sosial untuk dibangun,” paparnya.
Proses studi kelayakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut, menurut Reza, masih terus berjalan.
“Studi kelayakan? Lagi on going,” tandasnya.
(Syauqi)
