PALANGKA RAYA – Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah menyoroti stagnasi pembangunan smelter di daerah tersebut. Fraksi meminta Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan hilirisasi sumber daya mineral sebagai agenda prioritas.
“Tanpa hilirisasi, Kalimantan Tengah akan terus menjadi daerah pengekspor bahan mentah dengan kontribusi minim ke PDRB,” kata Juru Bicara Fraksi NasDem, Asdy Narang.
Selain mendorong hilirisasi, Fraksi NasDem juga mendesak pemerintah daerah agar segera merancang roadmap besar transisi energi yang terukur. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kalimantan Tengah.
“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas ESDM mulai merancang roadmap besar transisi energi dengan peta jalan implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih terukur, melibatkan pihak swasta dan BUMD energi sebagai mitra strategis,” ujar Asdy Narang.
Di sisi lain, upaya usulan zonasi konservasi air tanah (CAT) dan zona air tanah yang telah menyasar 14 kabupaten/kota juga dinilai perlu dipercepat. Pengawasan terhadap implementasinya harus diperkuat agar eksploitasi air tanah tetap terkendali dan tidak memicu krisis air di masa depan.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara serius. Langkah ini bertujuan mencegah praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, DPRD merekomendasikan agar Dinas ESDM meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengawas lapangan dan memperkuat sinergi lintas sektoral dalam perencanaan serta pengawasan sektor energi dan pertambangan secara terintegrasi.
(Syauqi)
