PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya resmi mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai bagian dari strategi mitigasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Kantor BPBD, Rabu 28 Mei 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan menjalin kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi potensi bencana, khususnya karhutla.
“Kita dalam mengantisipasi karhutla di tahun 2025 ini sudah melaksanakan mitigasi terkait dan persiapan-persiapan dan kolaborasi dengan semua stakeholder,” ujarnya.
Menurut Hendrikus, FPRB menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat.
“Nah itu salah satu kita berupaya menjalin semua stakeholder baik dari pemerintah TNI polri kemudian dunia usaha dan masyarakat. Kita sama sama mempunyai tanggungjawab terhadap bencana,” jelasnya.
Terkait potensi karhutla tahun ini, Hendrikus mengungkapkan bahwa pihaknya mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kondisi cuaca yang masih berada dalam kategori kemarau basah menjadi faktor pendukung dalam upaya pencegahan karhutla.
“Dasar kita adalah data dari BMKG. Alhamdulillah tahun ini kita istilahnya masih kemarau basah. Jadi ditengah kemarau ada hujan-hujannya sehingga memudahkan kita mengantisipasi karhutla yang terjadi di tahun 2025 ini,” pungkasnya.
(Syauqi)
