PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) membuktikan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang lebih merata dan inklusif melalui program unggulan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Dalam 100 hari kerja pertama Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, KHBS menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial dan memperluas akses layanan dasar di berbagai sektor.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam konferensi pers di Istana Isen Mulang, Senin sore, 2 Juni 2025, menjelaskan bahwa KHBS sedang dalam tahap penyusunan data penerima manfaat yang mencakup lima bidang utama: pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, dan bantuan sosial melalui pasar murah.
“Kartu ini akan menjadi alat integrasi layanan publik. Semua bentuk bantuan dan akses akan tertampung dalam satu sistem yang berpihak pada masyarakat bawah,” ujar Leonard.
Di sektor pendidikan, KHBS mengusung visi 1 Rumah 1 Sarjana melalui program Kuliah Gratis Huma Betang, yang telah memberikan bantuan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada 3.060 mahasiswa di 32 perguruan tinggi pada tahun 2025.
Lebih dari itu, digitalisasi pendidikan juga menjadi prioritas dengan pengadaan 4.339 papan tulis interaktif, 874 set panel surya, dan 321 unit Starlink guna menunjang pembelajaran di daerah yang masih minim akses listrik dan internet.
Program KHBS di sektor kesehatan telah menjangkau 18.214 orang melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta membuka akses pelayanan di 195 puskesmas yang terlibat aktif.
Selain itu, telah diberikan layanan kelas 3 gratis bagi 446 pasien, serta berbagai operasi dan pemeriksaan gratis seperti operasi katarak, bibir sumbing, mamografi, USG kehamilan, dan intervensi jantung anak.
Pemprov juga mulai menyatukan data peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI dengan KHBS sebagai upaya efisiensi dan integrasi data pelayanan kesehatan di masa depan.
“Dengan KHBS, semua penduduk berhak atas layanan dasar tanpa harus terkendala oleh birokrasi rumit. Ini adalah bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat,” tegas Leonard.
Di sektor pertanian dan perikanan, KHBS difokuskan untuk menjangkau 21.359 pelaku usaha perikanan. Pemprov juga mulai menyalurkan subsidi harga ikan sebesar Rp10.000/kg guna menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung daya beli masyarakat.
Selain itu, upaya pendataan penerima manfaat KHBS dari kelompok tani, peternak, dan nelayan menjadi prioritas utama, sebagai fondasi dalam menyalurkan bantuan berbasis kebutuhan riil.
Dalam rangka penguatan jaring pengaman sosial, Pemprov menyalurkan 140.000 paket sembako murah ke 1.432 desadi seluruh Kalimantan Tengah. Program ini tak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
“Program pasar murah ini tak berdiri sendiri, tapi sudah terintegrasi dalam KHBS. Artinya, warga yang terdaftar akan mendapat prioritas tanpa tumpang tindih data,” jelas Leonard.
Landasan Transformasi Sosial Kalimantan Tengah
Menurut Leonard, KHBS bukan sekadar program bantuan, tapi simbol arah baru pelayanan publik di Kalteng.
“KHBS akan menjadi platform layanan sosial digital yang terintegrasi, menyatukan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Pemprov Kalteng menargetkan implementasi penuh KHBS pada 2026 dengan payung hukum yang sedang disiapkan. Dalam waktu dekat, KHBS juga akan diujicobakan di beberapa kabupaten sebagai pilot project.
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, yang turut memimpin perumusan program ini, menegaskan bahwa KHBS lahir dari aspirasi masyarakat Kalteng.
“Program ini menjawab kebutuhan riil warga. Ini bukan janji politik, tapi gerakan nyata untuk keadilan sosial,” tegasnya.
(Sya'ban)
